Dahlan Tak Takut Dipanggil Paksa DPR

Reporter

Rabu, 6 Maret 2013 06:37 WIB

Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Dahlan Iskan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menanggapi dingin rencana Komisi IX DPR yang hendak memanggil paksa dia untuk datang ke rapat pada 14 Maret mendatang. "Gak papa, nggak takut saya, tak khawatir," ujar Dahlan seusai makan malam di Warteg Warmo, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Maret 2013.

Ketua Komisi IX Ribka Tjipataning marah akibat Dahlan mangkir tiga kali dari rapat Komisi. Padahal rapat itu, menurut Ribka, penting karena terkait masalah ketenagakerjaan di BUMN.

Karena sudah mangkir tiga kali, Ribka mengatakan Dahlan beritikad buruk pada komisi yang membidangi ketenagakerjaan itu. Karena itu, Dewan akan memanggil paksa Dahlan pekan depan.

Dahlan, ketika dimintai tanggapan, malah mengaku bingung kenapa ia harus memenuhi panggilan Komisi IX. Ia mengatakan, kementeriannya bertanggung jawab kepada Komisi VI, bukan Komisi IX. Jadi, yang seharusnya memanggil dia adalah Komisi VI yang membidangi BUMN.

"Seharusnya mereka koordinasi dulu agar ada kesepakatan soal pemanggilan itu," ujar Dahlan.

Ditanyai soal perkara outsourcing di BUMN yang dituntut pekerja untuk dihilangkan, ia mengatakan akan berkoordinasi dengan menteri tenaga kerja. Pasalnya, ia memiliki sejumlah konsep penyediaan tenaga kerja yang ingin dirundingkan dulu.

Salah satu konsep yang ia pikirkan sejauh ini, ketika tender outsourcing, jangan sampai ada "banting-bantingan" harga tenaga kerja yang hendak ditawarkan. Hal itu, kata Dahlan, bisa menekan kesejahteraan pekerja.

Dahlan minta peserta tender outsourcing mencantumkan berapa upah yang akan dibayarkan kepada para buruh., Ia berharap upah pegawai alih daya di atas upah minimum provinsi. "Biar ada beda antara perusahaan BUMN dan non BUMN."

ISTMAN MP



Berita terpopuler:
Peretas Situs SBY Akan Direkrut Mabes Polri?
Waspada, Banjir di Jakarta Dinihari
Rasyid Tak Ditahan, Status Seperti Orang Merdeka
Pemuda Cabuli Empat Adik Tiri dan Ibu Kandungnya
Bentrokan Bersenjata di Sabah, 5 Polisi Malaysia Tewas
Ahok Minta Pengusaha Beli Vila Ilegal di Puncak

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

3 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

4 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

5 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

6 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

7 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

7 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

8 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

8 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

9 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

9 jam lalu

Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

Jika setelah ini tidak ada itikad baik terkait kenaikan UKT, maka aliansi BEM SI akan mengeskalasikan gerakan di jalanan.

Baca Selengkapnya