Dirut PT KAI Curhat ke Dewan Soal Biaya Perawatan  

Reporter

Senin, 4 Maret 2013 13:02 WIB

Ignasius Jonan, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dinilai telah merombak kultur perusahaan yang semula lamban dan melempem. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, sangat mengapresiasi upaya Jonan menata ulang bisnis transportasi yang paling dekat dengan publik ini. Sebagai pengguna kereta Commuter Jabodetabek, Sudaryatmo ikut merasakan perubahan itu. "Belum sempurna, tapi sudah jauh lebih baik." TEMPO/Jacky Rachmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Ignasius Jonan kembali menyampaikan keberatannya mengenai biaya perawatan dan operasional infrastruktur atau biaya IMO (infrastructure, maintenance, and operation). Kali ini keberatan disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 4 Maret 2013.

Menurut Jonan, Peraturan Presiden Nomor 53/2012 Pasal 27 mengamanatkan bahwa IMO ditanggung sementara oleh KAI dan pembayaran dialokasikan pada APBNP 2012. “Namun, pada kenyataannya, IMO belum masuk APBN 2013," kata Jonan.

Dengan adanya beban biaya tersebut, menuru dia, PT KAI sulit memperoleh laba bersih yang besar seperti perusahaan pelat merah lainnya. Hal ini karena jumlah biaya perawatan tak tanggung-tanggung. Pada 2012, jumlahnya sekitar Rp 1,5 triliun. Sedangkan tahun ini diperkirakan Rp 1,7 triliun. "Semuanya dari uang korporasi. Padahal, itu rel-rel tidak masuk dalam aset kami, tetapi Kementerian Perhubungan," katanya. (Lihat Dirut PT KAI Tak Mau Mengemis )

Ia pun mencontohkan perbaikan rel Cilembut yang menggunakan dana perseroan. "Karena tunggu APBN enggak akan jalan-jalan. Tapi, andai kewajiban pemerintah ini dipenuhi, maka uang itu akan berguna untuk meningkatkan kinerja.”

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, mengatakan dia cukup prihatin atas biaya yang belum terbayarkan tersebut. "Mesti ada forum yang mempertemukan kita dengan Kementerian Perhubungan," katanya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi Keuangan lainnya, Sadar Subagyo. "Ada yang tidak fair. Garuda saja hanya kelola armadanya, sedangkan bandaranya dikola yang lain,” katanya.

Tahun 2012, KAI membukukan pendapatan Rp 6,95 triliun dengan laba bersih sebesar Rp 385,8 miliar. "Tahun 2013 RKAP (rencana kerja anggaran perusahaan), target pendapatan PT KAI Rp 9,44 triliun dengan laba bersih Rp 465,77 miliar," kata Jonan.

ANANDA PUTRI

Berita terpopuler lainnya:

Ratusan Vila Berdiri di Taman Nasional

VIDEO Kekerasan Densus 88 Beredar di Youtube

Ramadhan: Anas Urbaningrum Sudah Tak Seperti Dulu

SBY Disarankan Mundur Perlahan dari Demokrat

Jenderal Sutiyoso Ditipu Tukang Reparasi Jam

Ini Harga Jam Tangan Sutiyoso yang Ditilep Ahaw

X Factor, Fatin Kenakan Baju Dian Pelangi







Advertising
Advertising

Berita terkait

BPH Migas Minta PT KAI Optimalkan Pemanfaatan BBM Bersubsidi

1 jam lalu

BPH Migas Minta PT KAI Optimalkan Pemanfaatan BBM Bersubsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mendorong PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) memaksimalkan pemanfaatan BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Nilai Agenda Revisi Sejumlah UU di DPR Dilakukan Demi Syahwat Politik

2 jam lalu

Pakar Hukum Nilai Agenda Revisi Sejumlah UU di DPR Dilakukan Demi Syahwat Politik

Revisi UU yang saat ini berlangsung di DPR disebut bukan untuk penguatan hukum.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

3 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

6 jam lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

8 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

15 jam lalu

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

Perubahan dalam revisi UU Keimigrasian pada diksi penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

19 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

21 jam lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

22 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

1 hari lalu

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.

Baca Selengkapnya