Stok BBM di Empat Provinsi Sumatera Kritis

Reporter

Editor

Sabtu, 7 Agustus 2004 11:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kelangkaan bahan bakar minyak melanda sejumlah daerah, meski stok nasional dinyatakan berada pada level aman (22 hari). Rombongan Komisi Energi DPR menemukan kenyataan, persediaan bahan bakar minyak di empat provinsi Sumatera bahkan tinggal kurang dari empat hari.Empat provinsi itu adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jambi, dan Riau yang termasuk dalam wilayah Unit Pemasaran I Pertamina. "Menurut General Manager Unit Pemasaran I, stok di wilayah itu secara keseluruhan hanya empat hari," kata Cecep Rukmana, anggota Komisi dari Fraksi Reformasi, kepada Koran Tempo di Jakarta kemarin.Cecep menjelaskan, rombongan DPR yang berjumlah sekitar 20 orang telah berkunjung ke Kepulauan Riau sepanjang pekan lalu. Di sana mereka menampung pelbagai keluhan mengenai persediaan BBM. "Mereka (Unit Pemasaran) mengakui, beberapa daerah masih mengalami kekurangan BBM," katanya.Priyo Budhisantoso, anggota komisi dari Fraksi Golkar, mengatakan hal serupa. Dia menunjuk Pulau Sanbu, tempat penimbunan minyak terbesar milik Pertamina dan umumnya kilang di sana menjadi pemasok kebutuhan BBM ke Sumatera dan Kalimantan. "Mereka mengeluh, persediaan BBM di Pulau Sanbu hanya mencapai delapan hari." Apalagi, tuturnya, "Pasokan BBM ke sekitar Sumatera levelnya hanya dua hingga tiga hari."Menilik temuan itu, anggota Dewan menilai pemerintah maupun Pertamina kurang terbuka menjelaskan stok BBM. Cecep merujuk kepada pernyataan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti bahwa stok nasional masih berada pada level 22 hari. "Seharusnya," ujarnya, "dijelaskan secara transparan bagaimana sebenarnya level 22 hari itu."Menurut Priyo, Dewan kini dihadapkan pada situasi dilematis. Di satu sisi, Komisi Energi sudah menyatakan pemahamannya atas kesulitan Pertamina dalam hal pengadaan dan distribusi BBM. Karena itu, Dewan pun telah menyetujui komisi pengolahan dan distribusi BBM untuk Pertamina ditingkatkan dari US$ 0,04 per barel menjadi US$ 0,75 per barel.Di sisi lain, kata dia, kenyataannya kelangkaan BBM masih terjadi di sejumlah daerah. "Kami ingin Pertamina jujur. Jangan jadikan alasan kekurangan stok nasional sebagai alat untuk meminta tambahan dana kepada negara," katanya. Ia pun mengancam, jika Pertamina tidak transparan, ada kemungkinan DPR akan meninjau ulang peningkatan komisi itu.Ketika dimintai tanggapannya, juru bicara Pertamina Hanung Budya Yuktyanta membantah stok BBM di Pulau Sanbu hanya untuk delapan hari. "Itu tidak mungkin," katanya. "Di sana kilangnya sangat besar. Seharusnya stoknya cukup untuk ratusan hari."Ia juga menegaskan, sejak sebagian dana subsidi dikucurkan akhir bulan lalu, persediaan BBM mulai membaik. Bahkan di daerah-daerah terpencil, stok BBM mencapai level 30 hari. Karena itu, diharapkan bulan depan stok nasional mendekati level 23 hari, meski kondisi idealnya adalah 24 hari.Hanung memaklumi, belum semua pihak paham sepenuhnya pengertian stok nasional. Menurut dia, yang dimaksud stok nasional sesungguhnya adalah seluruh persediaan BBM milik pemerintah di Pertamina yang mencakup BBM di kilang-kilang minyak, kapal tanker yang sedang berlayar atau siaga, serta di depo-depo milik Pertamina.Dara Meutia Uning - Tempo News Room

Berita terkait

Gempa Garut, Pertamina Pastikan Operasional tetap Berjalan

31 menit lalu

Gempa Garut, Pertamina Pastikan Operasional tetap Berjalan

PT Pertamina Patra Niaga memastikan operasionalnya masih berjalan aman pascagempa di Garut, Jawa Barat pada Sabtu, 27 April 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

1 hari lalu

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

PT Pertamina International Shipping mencatat data dekarbonisasi PIS turun signifikan setiap tahun.

Baca Selengkapnya

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

1 hari lalu

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

PGN mulai optimalkan produk gas alam cair di tengah menurunnya produksi gas bumi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Cara Mendaftar Sebagai Penerima LPG 3 Kg Bersubsidi

3 hari lalu

Cara Mendaftar Sebagai Penerima LPG 3 Kg Bersubsidi

Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pembeli LPG 3 kg harus menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di pangkalan atau penyalur resmi.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya