Perum PPD Sambut Tawaran Jokowi

Minggu, 30 Desember 2012 17:10 WIB

Bus kota PPD dan bus Transjakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Perum Pengangkutan Djakarta (PPD) merespons baik tawaran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang berniat mengambil alih perusahaan pelat merah tersebut. "Saya kira itu tawaran yang menarik dan positif," ujar Direktur Utama Perum PPD Pande Putu Yasa ketika dihubungi Tempo, Ahad, 30 Desember 2012.

Putu Yasa mengatakan pengambilalihan perum ini sejalan dengan kebijakan transportasi makro yang diusung Joko Widodo. "SDM kami sudah punya, perbengkelan ada, pengemudi siap pakai, aset di mana-mana," ujarnya. Ia pun mengatakan PPD mempunyai saham di Transjakarta sebesar 18-44 persen.

Seperti diketahui, PPD merupakan perusahaan yang ditargetkan dilikuidasi tahun depan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan sebelumnya menyatakan PPD akan dilebur dengan Perum Damri. Selanjutnya, entitas barunya akan diakuisisi oleh PT. KAI sebagai induk usaha.

Dengan adanya minat dari Pemerintah Provinsi DKI, alternatif pengambilalihan PPD semakin beragam. Namun, Putu menyerahkan seluruh keputusan kepada Menteri BUMN, Dahlan Iskan. "Kalau saya selaku pelaksana, saya harus tunduk kepada Menteri (Dahlan Iskan) dan saya harus memegang keputusan menteri," katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN, Pandu Djajanto menuturkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membeli Perum PPD (Perusahaan BUMN Transportasi). Keinginan tersebut tertuang dalam surat yang ditujukan ke Kementerian BUMN pada Rabu lalu, 26 Desember 2012.

Pandu mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menyatakan minatnya untuk membeli Perum PPD guna menunjang transportasi dan pengadaan jalur-jalur transportasi yang dilalui bus Transjakarta. Ia pun mengatakan Kementerian sejauh ini masih melakukan kajian.

ANANDA PUTRI

Berita terkait

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

40 menit lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

10 jam lalu

Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding

PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

13 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

14 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

16 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

16 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

19 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

20 jam lalu

Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I atau YKKAP I mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tangkap koruptor pengadaan lahan bandara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

20 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

20 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya