Ekonomi Tak Membaik, Basis Pajak Tetap Diperluas

Kamis, 13 Desember 2012 15:25 WIB

Fuad Rahmany. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun belum ada tanda-tanda perbaikan ekonomi dunia, pemerintah tetap akan memperluas basis penerimaan pajak di dalam negeri. Imbas pelemahan ekonomi global, seperti turunnya pendapatan perusahaan tambang dan manufaktur, malah dinilai menjadi momentum perluasan basis pajak tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, berharap perluasan basis pajak bisa menggenjot penerimaan tahun depan. "Kondisi pada semester pertama 2012 tampaknya belum bagus. Kami akan arahkan diri kami ke ekstensifikasi tahun depan," ucapnya di Kementerian Keuangan, Kamis, 13 Desember 2012.

Saat ini, Ditjen Pajak tengah mengupayakan agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, yakni Rp 885 triliun, bisa tercapai. Target terancam tak terpenuhi lantaran kinerja ekspor sejumlah perusahaan menurun seiring turunnya permintaan global dan turunnya harga komoditas.

Kondisi ini, kata Fuad, tak hanya memukul sektor pertambangan dan manufaktur, tetapi juga sektor industri lainnya yang terkait seperti alat berat dan perusahaan pembiayaan. Fuad menegaskan, Direktorat Jenderal Pajak tak bisa hanya mengandalkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan manufaktur.

"Kami harus memperluas basis pajak. Seluruh orang Indonesia harus bayar pajak. Seluruh sektor harus bayar pajak," ucapnya. Meskipun begitu, ia menilai perluasan basis pajak tak mudah. Direktorat harus menambah tenaga sumber daya manusia, infrastruktur, dan memperbaiki teknologi informasi. "Ini pekerjaan besar, tidak bisa pekerjaan setahun.”

Fuad menjelaskan, dari hasil sensus pajak tahun ini, pihaknya memperoleh data 2 juta wajib pajak baru yang mayoritas berasal dari sektor perdagangan. Diharapkan penerimaan pajak dari para wajib pajak baru ini bisa turut menyokong penerimaan pajak di tahun-tahun ke depan.

Saat ditanya tanggapannya soal pernyataan Menteri Keuangan yang berharap target penerimaan pajak tercapai 90 persen, "Kami sedang berjuang agar short fall (penurunan penerimaan) tidak terlalu besar," kata Fuad. Sampai November 2012, penerimaan dari Pajak Penghasilan tumbuh sekitar tujuh persen dari tahun lalu 20 persen. Adapun Pajak Pertambahan Nilai bertumbuh sekitar 28 persen.

MARTHA THERTINA

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

5 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

35 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

38 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

45 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya