Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfudz MD. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md. angkat bicara ihwal anggapan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini yang mengatakan keputusan MK terhadap Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) didasarkan pada data yang keliru.
Sebelumnya, Rudi mengatakan, pendapatan negara dari sektor migas bukan sebesar 12 persen, seperti yang menjadi acuan MK, melainkan 80 persen. "Yang dikatakan Wakil Menteri ESDM enggak ada dalam putusan MK. Dia tidak tahu cara membaca putusan MK," kata Mahfud di kantor Presiden, Rabu, 5 Desember 2012. "Dia salah baca. Enggak tahu caranya membaca (putusan MK)."
Menurut Mahfud, jika ada angka seperti itu di dalam putusan MK, itu hanya mengutip fakta dalam persidangan dan ditempatkan di tempat duduk perkara. "Bukan pendapat MK," ujar dia.
Dia menjelaskan, kalau ada orang yang mengatakan angka itu, maka harus ditulis di dalam bahan duduk perkara, kemudian ada pertimbangan hukum, dilanjutkan pendapat MK dan amar putusan. "Dalam pendapat Mahkamah dan amar putusan, tidak ada angka-angka itu," ujarnya.
Mahfud menyatakan, dalam duduk perkara, ada juga yang memuji-muji BP Migas, terutama para pendukung BP Migas. "Tapi, itu bukan pendapat MK, melainkan pendapat orang di depan sidang," ucap dia. "Dan itu harus ditulis. Kalau tidak, berarti sidangnya tidak sah."
Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?
1 hari lalu
Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.
Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman
1 hari lalu
Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi RUU MK yang baru saja diterima Menko Hadi Tjahjanto di tingkat Panja. Padahal, RUU tersebut sempat ditolak Mahfud.
