TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bakal menggelar rapat akbar pada Kamis mendatang, 29 November 2012, di kantor Kadin. Rapat ini bertujuan mencari solusi akibat kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 44 persen untuk tahun depan.
Ketua Apindo Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Hariyadi Sukamdani, menuturkan, sebelum solusi didapatkan, setidaknya saat ini Kadin dan Apindo memiliki tiga sikap terkait kebijakan populis yang dinilai merugikan sektor riil tersebut.
"Pertama adalah kami meminta penangguhan untuk pemberlakuan kebijakan tersebut, dan kami minta ada fasilitas pengecualian bagi sektor UKM dan padat karya," kata Hariyadi ketika dihubungi, Selasa, 27 November 2012.
Sikap kedua, Kadin dan Apindo mempersilakan para pengusaha ataupun asosiasi pengusaha lainnya untuk menggunakan hak hukum mereka dengan menggugat kebijakan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kadin dan Apindo, kata Hariyadi, akan turut memonitor proses hukum yang berjalan di pengadilan.
Terakhir, Kadin dan Apindo mengimbau kepada para pengusaha untuk tidak serta-merta menutup usahanya apabila mereka keberatan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan UMP tahun depan.
"Kadin dan Apindo membuka posko crisis center. Jadi, buat pengusaha yang mengeluh, bisa datang ke kantor kami untuk dicari jalan keluarnya," kata dia. Ia meminta para pengusaha untuk datang esok lusa dan atau menyampaikan keluhan serta permasalahan yang menghambat mereka akibat kebijakan tersebut selambat-lambatnya pada 21 Desember bulan depan. Sesuai dengan tenggat yang diberikan aturan, yaitu 10 hari sebelum kebijakan diberlakukan.
Hariyadi juga meminta agar para pengusaha tidak bertindak gegabah dengan menyelesaikan persoalan secara formal dengan serikat pekerjanya sendiri. Sebab, jalan tengah yang diambil itu bisa berisiko karena bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. "Jadi kami minta semua didiskusikan bersama supaya solusinya lebih jelas," kata dia.
Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif
12 hari lalu
Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.
Aturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian
20 Februari 2024
Aturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian
Apindo menilai, penerapan aturan itu tak perlu ditunda, namun perlu ada pengecualian pada beberapa bahan baku yang belum dan kurang diproduksi dalam negeri.
