Dua petugas saat menjelaskan cara penggunaan program Whistleblower System, program baru yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Jakarta, Senin (30/4). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) berharap dengan adanya layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau e-procurement dapat memperkecil peluang praktek korupsi dan nepotisme dalam proses pelelangan proyek.
"Dengan adanya sistem ini akan mudah proses pemantauan sehingga praktik korupsi akan dapat dicegah lebih dini," kata Kepala LKPP, Agus Rahardjo, seusai deklarasi pengadaan bersih, di Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 11 November 2012.
Agus mengakui jika selama ini sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap disorot karena berbagai kasus dugaan korupsi. Dia meminta agar semua pihak terutama para pengusaha dapat mendukung program tersebut. "Kalau tidak didukung pengusaha dan pegawai, maka pengaturan proyek akan tetap terjadi," katanya.
Sistem pengadaan secara elektronik sudah mulai digalakan sejak 2008. Saat ini, telah ada 269.033 penyedia terdaftar dalam LPSE dan 187.970 penyedia terverifikasi yang tersebar di 515 LPSE yang melayani 731 instansi.
Menurut Agus, dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2012, sedikitnya 75 persen belanja di seluruh kementerian dan lembaga dan 40 persen belanja di pemerintah daerah telah menggunakan sistem pengadaan elektronik dalam proses pengadaan barang dan jasa.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Revisi UU Polri Perpanjang Usia Pensiun Polisi, Ini Kata Peneliti BRIN
2 menit lalu
Revisi UU Polri Perpanjang Usia Pensiun Polisi, Ini Kata Peneliti BRIN
Peneliti BRIN menanggapi mengenai revisi UU Polri yang bisa memperpanjang jabatan polisi.
Ketua MUI Baros Beri Pesan Sejuk Di Sosialisasi PNM Mekaar
13 menit lalu
Ketua MUI Baros Beri Pesan Sejuk Di Sosialisasi PNM Mekaar
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merujuk pada sejarahnya nama Permodalan Nasional Madani langsung diberikan oleh presiden ketiga RI, BJ Habibie. Cita-cita dari Permodalan Nasinal Madani adalah menciptakan masyarakat yang maju secara nasional dengan memberikan 3 modal utama
