TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Chris Kanter meminta pemerintah tidak membuat kebijakan yang malah memperburuk iklim investasi. Dia menilai kenaikan upah buruh yang ditetapkan pemerintah di sejumlah provinsi bisa menghambat dunia usaha.
“Seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang mendukung dunia usaha dalam negeri untuk bertahan, bukannya malah membuat kebijakan yang blunder,” kata Chris saat dihubungi Tempo, Selasa, 6 November 2012.
Dia menilai, dukungan pemerintah dibutuhkan karena dunia usaha dalam negeri pasti terkena dampak kondisi ekonomi global yang sulit diprediksi.
Chris mencontohkan rencana kenaikan upah minimum pekerja sebagai rencana pemerintah yang blunder. Kenaikan itu, kata dia, berpotensi memukul iklim usaha dalam negeri.
Kenaikan itu, kata Chris, membuat beberapa pengusaha berpikir mengalihkan usaha ke tempat yang jauh lebih kondusif. Calon investor baru juga terpaksa berpikir ulang untuk berinvestasi di dalam negeri.
“Kenaikan upah mungkin tidak terasa oleh pengusaha di bidang usaha padat modal. Tetapi bagaimana dengan pengusaha di bidang usaha padat karya?” kata Chris.
Menurut dia, para pengusaha padat karya akan sangat terpukul saat harus menaikkan upah seluruh pekerjanya. Terlebih, jika proses kenaikan upahnya juga diiringi dengan aksi sweeping pekerja yang anarkistis dan memperburuk iklim investasi. Oleh sebab itu, Chris meminta pemerintah mengkaji kembali rencana tersebut.
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
2 hari lalu
Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.
