Dahlan Iskan Didorong Buka Kasus Suap BUMN-DPR  

Rabu, 31 Oktober 2012 13:06 WIB

Mantan Sekertaris Komite Stabilitas Sektor keuangan (KSSK) Raden Pardede memenuhi pangilan KPK di Jakarta, Selasa (05/01). Dia akan menjalani pemeriksaan dalam kasus skandal Bank Century. TEMPO/Dwi Narwoko

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komite Ekonomi Nasional, Raden Pardede, mendorong Menteri Badan Usaha Negara Milik Negara, Dahlan Iskan, untuk membuka kasus suap yang melibatkan BUMN dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Jika memang Pak Dahlan memiliki bukti kuat, tunjukkan ke publik (kasus suapnya). Jangan takut dan jangan hanya mengeluarkan sinyalir-sinyalir," kata Pardede saat ditemui di Seminar Strategi Kebijakan Pengembangan Produk yang Unggul dan Berdaya Saing, di Hotel Sari Pan Pasific Rabu, 31 Oktober 2012.

Menurut Raden, saat ini adalah era keterbukaan informasi. Sehingga, seharusnya, lembaga pemerintah dan anggota Dewan saling terbuka dengan kondisi yang sebenarnya di dalam lembaganya masing-masing.

"Lebih baik mengobati yang sakit daripada memelihara sakitnya," kata Pardede, menyamakan rasa sakit dengan kasus suap di DPR. Jika rasa sakit itu hanya dibiarkan, luka yang menyakitkan tidak akan sembuh dan malah menimbulkan rasa sakit berkepanjangan.

Pengungkapan kasus, kata Pardede, sama seperti mengobati luka. Awalnya, memang begitu menyakitkan. Namun, hal itu harus dilakukan agar lembaga perwakilan rakyat tersebut sembuh dan terbebas dari praktek suap di kemudian hari.

Dahlan memang sempat mengeluarkan pernyataan yang membuat hubungannya dengan DPR memanas. Ia menginstruksikan agar pemberian upeti kepada DPR demi meloloskan kepentingan BUMN harus dihentikan.

Jika tak segera diklarifikasi, pernyataan Dahlan yang meminta BUMN tidak memberikan upeti atau suap kepada DPR menjadi kontroversi yang berkembang di masyarakat. "Masyarakat pasti merasa tersakiti," kata Pardede.

Ia berharap masyarakat dan media massa terus menuntut agar lembaga negara terus membenahi dan membersihkan diri dari praktek-praktek korupsi. "Masyarakat harus berkuasa menyatakan pendapatnya. Katakan, kami memilih Anda menjadi wakil rakyat yang baik, jadi jangan korupsi," kata Pardede.

RAFIKA AULIA

Berita lain:

Anggota DPR ''Palak'' BUMN, Apa Kata Aria Bima

Djoko Susilo Benarkan Ada Upeti untuk Senayan

Denny Indrayana: Gugatan Polri ke KPK Lucu

Reses, DPR Terima Duit Rp 963 Juta per Orang

Soal Upeti, Dulu Anggota DPR Sopan-Sopan




DPR

Berita terkait

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

35 menit lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

1 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

4 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

14 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

15 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

16 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

17 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

18 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

18 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

19 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya