Banyak Pengusaha Berkedok UKM Hindari Bayar Pajak  

Reporter

Rabu, 24 Oktober 2012 14:43 WIB

Fuad Rahmany. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmani, mengatakan banyak pelaku usaha yang omzetnya miliaran rupiah masih tidak mau membayar pajak. Menurut Fuad, beberapa pelaku usaha itu berkedok sebagai usaha kecil menengah untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

"Pelaku usaha di bidang manufakturing, seperti tekstil dan bidang elektronik, banyak yang belum bayar pajak," kata Fuad seusai sosialisasi nota kesepahaman (MOU) bersama Kepolisian dan Kejaksaan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2012.

Fuad memberikan beberapa contoh tempat yang pelaku usahanya tidak membayar pajak. Seperti pusat usaha ITC dan pusat elektronik Mangga Dua, Jakarta. "Mereka omzetnya besar-besar, tokonya saja yang kecil. Mereka banyak berlindung dari istilah UKM," Fuad mengatakan.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak, saat ini baru 10 persen dari total pelaku usaha di Indonesia yang membayar pajak. Menurut Fuad, secara regulasi perpajakan sudah lengkap untuk menagih para wajib pajak untuk menambah pendapatan negara. Namun, dia mengakui jika dalam pelaksanaannya masih rendah.

"Pelaksanaan masih lemah, kurang tegas untuk menagih pajak. Makanya sekarang kami akan melakukan langkah yang lebih tegas. Pajak itu kewajiban bernegara. Maka bagi yang sudah mampu, wajib untuk membayar pajak," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terkait

7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

1 September 2023

7 Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Perlu Dipahami

Meskipun sama-sama menjadi pemasukan negara, ada 7 perbedaan pajak dan retribusi. Perbedaan ini terletak dari penggunaannya.

Baca Selengkapnya

Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

28 Februari 2023

Mengenal Sistem Pajak di Negara Modern, Warisan Abad Pertengahan Eropa

Setiap warga di sebuah negara modern wajib membayar pajak. Sejak kapan sistem pajak modern ditumbuhkan?

Baca Selengkapnya

Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

1 Agustus 2019

Revisi Aturan Pengembalian PPN Bagi Turis Asing Rampung Bulan Ini

Aturan tersebut menyebutkan bahwa turis asing akan mendapatkan pengembalian PPN jika minimal berbelanja Rp 5 juta di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

27 Juli 2018

Kemenkeu Evaluasi 70 Ribu Tarif PNBP, Tak Semua Layak Dipungut

Kemenkeu bakal mengeksaminasi tiap tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diusulkan kementerian dan lembaga bisa dipungut atau tidak.

Baca Selengkapnya

Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

30 Januari 2018

Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan PajakPay

PajakPay merupakan layanan pembayaran pajak online yang diluncurkan penyedia aplikasi OnlinePajak.

Baca Selengkapnya

Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

10 Oktober 2017

Cara DJP Kejar Target Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.

Baca Selengkapnya

Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

8 Januari 2016

Jawa Tengah Buru Harta Pengemplang Pajak Lewat Satelit

Dengan menggunakan citra satelit lokasi tambang bisa dipetakan dan diidentifikasi.

Baca Selengkapnya

Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

3 Agustus 2015

Realisasi Pajak di Jawa Tengah Baru 37 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II menggenjot penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

3 April 2014

Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

Enam wajib pajak diperiksa. Mereka diduga melakukan pidana perpajakan yang merugikan negara Rp 11,3 miliar.

Baca Selengkapnya

Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

19 Desember 2012

Pengampunan Pajak Bisa Selamatkan RI dari Krisis  

Pemerintah juga sudah saatnya memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.

Baca Selengkapnya