TEMPO.CO, Washington - Produsen alat telekomunikasi asal Cina, Huawei Technologies Co Ltd dan ZTE Corp dituding mengancam keamanan Amerika Serikat (AS). Draft laporan Komite Intelijen Kongres Amerika yang dirilis kemarin mengungkapkan Huawei dan ZTE berpotensi dipengaruhi dan dikendalikan oleh pemerintah Cina.
Laporan itu meminta agar Badan Intelijen Amerika fokus menyelidiki upaya ekspansi yang dilakukan Huawei dan ZTE ke pasar Amerika. Kongres Amerika mengatakan kemungkinan Huawei dan ZTE menjadi ancaman spionase. Kesimpulan itu muncul dari hasil investigasi selama 11 bulan yang dilakukan Kongres Amerika terhadap dua perusahaan tersebut.
Komite Intelijen Kongres Amerika mengatakan menerima laporan soal ancaman Huawei dan ZTE dari ahli industri yang tidak bersedia disebut namanya dan beberapa mantan pegawai Huawei. Dua perusahaan dituding bersalah atas kasus penyuapan dan korupsi, perlakuan diskriminasi dan pelanggaran hak cipta.
Komite berencana untuk melaporkan kasus ini ke Departemen Kehakiman dan Departemen Pertahanan Dalam Negeri. “Jejaring pengembang dan provider di Amerika Serikat sangat direkomendasikan untuk mencari vendor lain selain Huawei dan ZTE,” ujar laporan komite tersebut.
Juru Bicara Huawei, William Plummer membantah tudingan Komite Kongres Amerika tersebut. Menurut dia, Huawei memiliki posisi yang unik dan rentan. Perseroan juga tidak ada kaitan apa pun dengan keamanan negara.
Dalam rilisnya manajemen ZTE juga membantah tudingan bahwa perseroan dikendalikan oleh pemerintah Cina. “ZTE seharusnya tidak menjadi fokus utama investigasi dengan mengesampingkan vendor Barat yang jauh lebih besar,” ujar manajemen ZTE.
Juru Bicara Menteri Luar Negeri Cina, Hong Lei, mengungkapkan Amerika seharusnya tidak menggunakan prasangka ketika berurusan dengan Huawei dan ZTE. “Dua perusahaan telah mengembangkan bisnis global mereka berdasarkan prinsip ekonomi pasar. Investasi mereka di Amerika adalah saling menguntungkan bagi hubungan perdagangan dan ekonomi Sino-Amerika,” ungkapnya.
Dia berharap Kongres Amerika akan mengesampingkan prasangka dan lebih menghargai fakta. “Selain itu Kongres juga seharusnya melakukan lebih untuk keuntungan hubungan ekonomi dan perdagangan Cina-Amerika bukan malah sebaliknya,” paparnya.
Reuters | Abdul Malik
Berita terkait
Bahas IEU-CEPA, Mendag: Uni Eropa Harus Siap Fleksibel dalam Perundingan
26 Agustus 2023
Mendag menegaskan Indonesia mau mempercepat penyelesaian Perundingan IEU-CEPA.
Baca SelengkapnyaAda Sengketa Bisnis tapi Tak Ingin ke Pengadilan? Bawalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia
23 Oktober 2022
BANI menyediakan pilihan jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan bentuk alternatifnya.
Baca SelengkapnyaPengadilan Niaga Didirikan karena Krisis Moneter 1998
9 September 2022
Melansir laman Pengadilan Negeri Kota Medan, pada awal pembentukannya, pengadilan niaga terbatas hanya mengadili perkara kepailitan.
Baca SelengkapnyaPengadilan Niaga Unggul Tangani Sengketa Bisnis, Tak Cuma Kepailitan
9 September 2022
Tahapan-tahapan dalam persidangan Pengadilan Niaga berbeda dengan tahap persidangan pengadilan lainnya.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2020: 10 Sengketa Bisnis, Diskriminasi Grab sampai Monopoli Lobster
30 Desember 2020
Seperti apa potret sengketa bisnis sepanjang 2020? Berikut ini sepuluh isu menonjol yang dirangkum Tempo.
Baca SelengkapnyaBersengketa dengan Mantan Presdir, Ini Penjelasan Sushi Tei
6 September 2019
Kuasa Hukum Sushi Tei Indonesia, James Purba membeberkan kronologis sengketa dengan mantan Presiden Direkturnya, Kusnadi Rahardja.
Baca SelengkapnyaTiga Kasus Sengketa Dagang Indonesia yang Berakhir di Meja WTO
7 Agustus 2018
Indonesia digugat AS ke WTO atas kasus sengketa dagang.
Baca SelengkapnyaCakupan SNI, Pemerintah Perluas ke Produk Ban Vulkanisir
27 Maret 2017
Pemerintah akan memperluas cakupan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk ban vulkanisir.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan Serius Hadapi Sengketa Geo Dipa-Bumigas Energi
13 Maret 2017
Bumigas dinilai tidak melakukan pembangunan fisik sesuai kesepakatan
kontrak.
Kalla Minta Persoalan Hukum Geo Dipa Tidak Rugikan Negara
13 Maret 2017
Dalam perjalanannya, Bumigas tidak melakukan pembangunan fisik
sesuai kesepakatan kontrak.