TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Peridustrian dan Perdagangan tetap tidak akan memberikan ijin ekspor pasir laut meski banyak desakan dari beberapa pihak. Ijin ekspor baru diberikan bila pemerintah Singapura mau menandatangani perjanjian batas negara dengan Indonesia. Belum, masih dilarang. Belum tahu larangan ini sampai kapan, menunggu penyelesaian perjanjian perbatasan Singapura dengan Indonesia, kata Dirjen perdagangan luar negeri Deperindag, Sudar, S.A di Jakarta, Rabu (3/6). Menurut Sudar, penyelesian perjanjian perbatasan itu dipegang oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Jadi saya belum tau, pokoknya ditunggu saja, katanya sambil tersenyum.Selama ini Sudar menjelaskan desakan untuk membuka keran ekspor pasir laut datang dari berbagai pihak. mulai dari departemen kelautan dan perikanan, kementrian lingkungan hidup, Pemda ataupun pengusaha-pengusaha besar yang selama ini sudah mempunyai kapling penambangan pasir laut diperairan Provinsi Riau dan sekitarnya, katanya. Ia menambahkan departemen kelautan bahkan mengemukakan alasan pembukaan ekspor pasir laut akan lebih aman saat ini karena sudah memiliki peralatan kontrol lokasi kapal. DKP sudah punya peralatan kontrol lokasi kapal yang bis memantau dimana dan berapa kali kapal melakukan penambangan pasir laut, kata dia.Sementara KLH mendesak, dengan alasan penambangan pasir laut tidak membahayakan lingkungan. Ekspor Pasir laut ke Singapura untuk menambah luas pulaunya sebesar 10.000 meter persegi, kata Sudar menirukan orang KLH.Namun sampai saat ini kata Sudar, pemerintah Singapura belum menunjukan itikad baik untuk menandatangani perjanjian perbatasan dengan Indonesia. Padahal, Singapura sudah menandatangani perjanjian perbatasan dengan negara tetangga lainnya.Yang menjadi masalah krusial soal perbatasan dua negara. Sekarang ini pemerintah Singapura tidak mau menunjukan batas wilayah sebelum adanya reklamasi, kata Sudar. Desakan berbagai pihak untuk membuka kran ekspor ini kata Sudar tidak lepas dari lobi pemerintah Singapura. Tapi kami tetap konsisten untuk menghentikan ekspor pasir laut. Secara ekonomi perluasan singapura akan merugikan Indonesia. Industri yang ada di Batam ada kemungkinan hengkang ke Singapura bila reklamasi sudah selesai, kata dia.Adapun selama ini Singapura telah mereklamasi delapan pulau kecil yaitu Pulau Seraya, Merbabu, Merlimau, Ayer Chawan, Sakra, Pesek, Masemut Laut, dan Pulau Meskol sehingga menjadi pulau jurong. Akibat reklamasi itu kini wilayah jurong telah maju 3,5 km ke arah barat daya dimana wilayah perairan ini belum ada perjanjian batas laut antara Indonesia dengan Singapura. Selain itu reklamasi diwilayah Changi Airport telah maju dari daratan aslinya ke arah timur yang juga belum ada perjanjian batas wilayah lautnya. Bahkan reklamasi airport ini masih diteruskan ke arah selatan dari daratan aslinya. Penghentian ekspor pasir laut tertuang dalam SK memperindag tanggal 28 Februari 2003, karena ada kekhawatiran pula reklamasi ini akan mengakibatkan abrasi terhadap Pulau Nipah di Indonesia. Ada kekhawatiran pulau itu bisa hilang, sehingga akan menyulitkan posisi indonesia dalam menetapkan batas wilayah laut dengan indonesia.Kalau kran ekspor air laut dibuka mungkin saja negara-negara yang mendapatkan pasir dari indonesia akan lebih maju dari kita, kata Sudar. Jadi, meskipun bagi pemda di era otonomi daerah ini mendatangkan penambangan pasir laut mendatangkan pemasukan, namun menurut Deperindag resiko ke depan jauh lebih besar.Anastasya Tempo News Room