Seleksi Calon Deputi Gubernur Senior BI Segera Digelar

Reporter

Editor

Senin, 31 Mei 2004 09:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) dijadwalkan berlangsung, Rabu pekan ini. Kepastian itu diungkapkan Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi IX) DPR Emir Moeis di Jakarta akhir pekan lalu.Menurut dia, uji kelayakan bisa diselesaikan hari itu juga, karena parlemen sebenarnya hanya tinggal memilih dari ketiga calon yang telah disodorkan presiden. "Kami tanya-tanya sedikitlah untuk mengetahui visi misi mereka," katanya.Ketiga calon yang dimaksud adalah mantan Deputi Gubernur BI Miranda Swaray Goeltom, Deputi Gubernur BI Hartadi A. Sarwono, dan Kepala Perwakilan BI di Tokyo, Jepang, Budi Rochadi. Ketiga nama itu diusulkan Presiden Megawati Soekarnoputri ke DPR beberapa waktu lalu, untuk menggantikan Anwar Nasution yang masa jabatannya akan segera berakhir. Anwar sendiri belakangan dicalonkan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang proses seleksinya juga bakal digelar pekan ini.Menurut Emir, seleksi calon Deputi Gubernur Senior BI akan dilaksanakan setelah komisi menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan para calon Ketua BPK pada 1 Juni. "Persis setelah itu, tanggal 2, baru dilakukan uji kelayakan Deputi Gubernur Senior BI," tuturnya.Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Paskah Suzetta secara terpisah membenarkan informasi yang disampaikan Emir. "Rabu besok kami akan laksanakan uji kelayakannya," ujarnya kepada Koran Tempo kemarin. Meski begitu, Anggota Komisi Keuangan DPR Rizal Djalil menyatakan, berdasarkan hasil pembicaraan internal dengan sejumlah Ketua Komisi, dalam proses seleksi akan terdapat dua opsi yang ditetapkan DPR Alternatif pertama, DPR akan menolak tiga nama yang dicalonkan Presiden. Alasannya, satu calon pernah ditolak oleh DPR tetapi diusulkan lagi, satu calon penuh dengan kontroversi sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan perlawanan dahsyat di internal BI, dan satu calon lagi baru diangkat sehingga terkesan hanya sebagai pendamping. "Jadi, ada kemungkinan kami akan kembalikan ketiga calon itu ke Presiden, ujarnya. Biarkan pemerintah baru nanti yang mengusulkan. Ia menambahkan, "Tidak masalah kalau pun tidak ada Deputi Gubernur Senior dalam beberapa bulan."Alternatif kedua, DPR tetap melakukan seleksi terhadap ketiga kandidat pada hari itu juga. Sam Cahyadi/Heri Susanto - Tempo News Room

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

47 menit lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

BI Laporkan Harga Properti Residensial Triwulan I Naik 1,89 Persen

9 jam lalu

BI Laporkan Harga Properti Residensial Triwulan I Naik 1,89 Persen

Survei BI mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer triwulan I 2024 tetap naik, tecermin dari pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial triwulan I 2024 sebesar 1,89 persen

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

11 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

11 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

12 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

13 jam lalu

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

Rupiah melemah dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, apa saja?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

14 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

KPPU Tunjuk Tiga Penasihat, Ada Mantan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian

14 jam lalu

KPPU Tunjuk Tiga Penasihat, Ada Mantan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian

KPPU menetapkan tiga tokoh sebagai dewan penasihat juga menunjuk tiga ahli sebagai Dewan Pakar

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

14 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

14 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya