TEMPO.CO, Jakarta - Industri kecil dan menengah pengolahan ikan terancam mati jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Sebab industri tersebut selama ini menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi untuk urusan transportasi. “Biaya akan bertambah, tapi harga tidak bisa begitu saja dinaikkan,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia Thomas Darmawan saat dihubungi, Rabu, 7 Maret 2012.
Kondisi industri terjepit karena harga produk tidak bisa dinaikkan sebab industri kecil dan menengah bergantung pada permintaan konsumen di hari itu. “Kalau barangnya banyak tapi yang beli sedikit, ya harga juga tidak bisa naik,” kata Thomas.
Saat ini ada sekitar satu juta industri kecil menengah di bidang pengolahan produk perikanan. Seratus ribu di antaranya adalah pemindangan. Bagi mereka, tidak ada jalan mengefisienkan produksi karena semua tergantung konsumen.
Selain industri kecil, nelayan juga menjadi pihak yang merasakan dampak yang besar dari kenaikan harga BBM. Pasalnya, mereka menggunakan solar bersubsidi. Kalau harga BBM naik, biaya penangkapan ikan di laut akan membengkak. Padahal sekali melaut belum tentu mendapatkan banyak ikan.
Harga ikan, menurut Thomas, bergantung pada hasil tangkapan dan pelelangan hari itu. “Bayangkan, mereka sudah mengeluarkan biaya lebih besar, tapi hasilnya belum pasti.”
Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi ini mengemuka setelah pemerintah mengumumkan antisipasi harga minyak dunia yang terus melambung. Pada bulan April mendatang, pemerintah berencana menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di anggaran pendapatan dan belanja negara. Hampir berbarengan dengan kenaikan BBM, tarif dasar listrik juga akan dinaikkan bulan Mei ini.
GADI MAKITAN
Berita terkait
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
2 hari lalu
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
Baca SelengkapnyaMenteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan
3 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura
14 hari lalu
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.
Baca SelengkapnyaSejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional
25 hari lalu
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut
44 hari lalu
Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaInflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah
44 hari lalu
KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.
Baca SelengkapnyaKKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan
44 hari lalu
Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.
Baca SelengkapnyaEksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit
45 hari lalu
Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.
Baca SelengkapnyaEdi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar
45 hari lalu
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.
Baca SelengkapnyaGagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO
58 hari lalu
Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.
Baca Selengkapnya