Gaji di Bawah Rp 3 Juta? Lupakan Kartu Kredit  

Reporter

Editor

Selasa, 8 November 2011 17:41 WIB

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta - Bank Indonesia memastikan nasabah berpenghasilan kurang dari Rp 3 juta per bulan tidak boleh mempunyai kartu kredit pada 2013. Jika ketahuan memiliki, kartu akan ditarik. "Tapi ini tidak berlaku surut," kata Direktur Direktorat Sistem Pembayaran dan Akunting Bank Indonesia, Ronald Waas, di kantor bank sentral, Selasa, 8 November 2011.

Nasabah berpendapatan di bawah Rp 10 juta juga dilarang mempunyai kartu kredit lebih dari dua penerbit. Mereka diwajibkan menutup sebagian kartu hingga tinggal dua kartu. Keputusan Bank Indonesia itu akan masuk pada revisi Peraturan Bank Indonesia tentang alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Aturan ini belum resmi disahkan, tetapi sudah disetujui Rapat Dewan Gubernur. Menurut Ronald, peraturan BI dikeluarkan paling cepat pada akhir November 2011.

Aturan ini penting karena selama ini penerbit kartu kredit dinilai masih terlalu luwes. Beberapa hal yang tidak terpantau penerbit kartu kredit adalah perkembangan penghasilan seseorang.

Dengan aturan baru, syarat penghasilan minimal pemegang kartu kredit adalah Rp 3 juta. Angka ini ditetapkan berdasarkan rata-rata upah minimum provinsi di Indonesia. Paling tinggi di Papua Barat, paling rendah di Jawa Tengah. "Kalau dihitung hasilnya Rp 3 juta," ujar Ronald.

Pejabat sementara Presiden Direktur BII, Rahardja Alimhamzah, menyatakan tidak keberatan dengan rencana aturan baru itu. Meski ada kemungkinan penerbitan kartu kredit tidak sebanyak saat ini, pemberian kartu kredit menjadi lebih terkendali.

Sekarang, kartu kredit yang diterbitkan BII sebanyak 600 ribu kartu. Pembatasan penghasilan sebagai dasar pemberian kartu kredit tidak menjadi hambatan bagi BII. Syarat penghasilan Rp 3 juta untuk batas minimum pemberian kartu kredit tidak akan berpengaruh. "Sebab, sebenarnya pemberian kartu kredit pada level menengah ke bawah memang memberatkan," kata dia.

EKA UTAMI APRILIA






Advertising
Advertising

Berita terkait

NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

27 November 2023

NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya

LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

28 Februari 2023

LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.

Baca Selengkapnya

OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

11 Januari 2023

OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.

Baca Selengkapnya

OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

9 Desember 2022

OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah

Baca Selengkapnya

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

13 September 2022

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?

Baca Selengkapnya

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

6 September 2022

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.

Baca Selengkapnya

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

14 Februari 2022

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital

Baca Selengkapnya

Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

18 Juli 2017

Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.

Baca Selengkapnya

Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

7 Juli 2017

Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

7 Juni 2017

Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.

Baca Selengkapnya