TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan terdapat potensi lahan yang belum dimanfaatkan seluas 2,4 juta hektare dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di daerah transmigasi yang bisa membantu ketahanan pangan nasional.

"Peran program transmigrasi sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional karena bagian integral dari perluasan areal pertanian dan ketersediaan tenaga kerja," kata Muhaimin, Selasa, 2 Agustus 2011.

Salah satu kawasan transmigrasi yang mendukung ketahanan pangan nasional adalah Delta Kayan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur. Di lokasi transmigrasi ini dilakukan program pengembangan tanaman pangan seperti padi melalui pencetakan sawah.

Rencana pada tahap awal, kata dia, sebanyak 3.000 hektare akan digarap oleh 514 kepala keluarga masyarakat transmigrasi. Pembangunan dan pengembangan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di kawasan transmigrasi merupakan bagian integral dari arah kebijakan dan strategi di bidang ketransmigrasian.

Badan Pusat Statistik pada 2008 pernah menghitung kebutuhan perluasan areal produksi padi hingga 2025 adalah 2,66 juta hektare untuk bisa memproduksi 14,261 juta ton padi. Sedangkan proyeksi kontribusi program transmigrasi tahun 2010 hingga 2025 melalui perluasan areal produksi padi 1,379 juta hektare bisa memproduksi 7,312 ton padi, atau 51 persen dari target.

Angka itu belum termasuk kontribusi melalui intensifikasi pada kawasan produksi padi ataupun produksi perkebunan, perikanan, dan peternakan yang semuanya berada pada 833 kawasan sentra produksi pertanian.

Hari ini Kementerian Pertanian menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk peningkatan peran program transmigrasi yang mendukung ketahanan pangan nasional. Nota kesepahaman dibuat atas dasar kebutuhan untuk peningkatan produktivitas lahan di kawasan transmigrasi.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigasi, Roosari Tyas Wardani dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto.

ROSALINA