TEMPO Interaktif, Sydney -- Industri pertambangan dan maskapai penerbangan memprotes rencana pemerintah Australia menerapkan tambahan pajak baru emisi karbon. Kebijakan ini dinilai tidak akan mengurangi dampak emisi karbon secara global Sebaliknya, kenaikan pajak diyakini bakal menambah biaya produksi dan mengancam pemecatan karyawan secara besar-besaran.
Industri batu bara diyakini paling terpukul oleh kebijakan itu. Kenaikan pajak akan memaksa perusahaan memecat ribuan pegawainya. Padahal batu bara memberi kontribusi besar terhadap pendapatan Negeri Kanguru.
"Kebijakan ini amat disesalkan," kata Ralph Hillman, Direktur Eksekutif Australian Coal Association, Senin 11 Juli 2011. Dia memperkirakan karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan mencapai 4.700 orang.
Perdana Menteri Australia Julia Gillard akhir pekan lalu mengumumkan akan menetapkan pajak emisi karbon sebesar Aus$ 23 per ton atau sekitar Rp 204 ribu. Kebijakan itu diberlakukan mulai 1 Juli tahun depan. "Para pembuat polusi tidak bisa lagi mencemari udara secara gratis," kata Gillard.
Pajak akan dibebankan kepada 500 industri penghasil polutan. Kebijakan ini diyakini akan memperlambat pemanasan global dan melindungi taman terumbu karang Great Barrier Reef.
The Minerals Council menyatakan kebijakan itu akan memukul ekonomi Australia. Pengenaan pajak karbon juga diperkirakan bakal merugikan perusahaan pertambangan hingga Aus$ 25 miliar.
Direktur Pelaksana Rio Tinto Australia, David Peever, mengatakan kebijakan ini dinilai tidak adil. Sebabm, industri pertambangan Australia bakal tidak kompetitif dibanding perusahaan sejenis di luar negeri. Apalagi negara penghasil batu bara lainnya, seperti Indonesia, Afrika Selatan, dan Kanada, yang merupakan kompetitor Australia, tidak menerapkan pajak serupa. "Kebijakan ini akan menurunkan ekspor batu bara Australia," katanya.
Pernyataan keras juga diungkapkan perempuan terkaya Australia, Gina Rinehart. "Pajak karbon dan mineral membuat industri kami tidak kompetitif, dan malah melukai mereka," katanya kepada kantor berita Dow Jones.
Perusahaan penerbangan Qantas Airways dan Virgin Blue mengaku harus mengeluarkan biaya ekstra akibat kenaikan pajak. Biaya Qantas pada 2013 diperkirakan bakal membengkak dari Aus$ 110 juta (sekitar US$ 118 juta) menjadi Aus$ 115 juta (US$ 123 juta). Qantas termasuk salah satu dari 500 penyumbang polusi terbesar.
Pajak karbon ditargetkan akan menambah pendapatan negara sebesar Aus$ 10-12 miliar per tahun. Harga karbon akan naik sekitar 2,5 persen setiap tahun, mengikuti inflasi. Harga ini berlaku sebelum Australia menggunakan skema perdagangan emisi karbon dengan harga berfluktuasi pada 2015.
Kebijakan ini tidak berlaku bagi kendaraan bermotor dan lahan pertanian. Industri yang harus membayar pajak telah mendapat kompensasi dari pemerintah sebesar Aus$ 9,2 miliar untuk tiga tahun mendatang.
Setelah keluarnya pernyataan Gillard itu, indeks bursa saham Asia langsung melemah. Indeks saham Nikkei Jepang melorot 0,6 persen dan S&P/ASX Australia turun 1,4 persen. Adapun indeks Hang Seng, Hong Kong, melemah 0,9 persen dan Sensex, India, turun 0,4 persen. Harga saham maskapai penerbangan Qantas Airways turun 1,8 persen dan Virgin Australia 2,9 persen.
BLOOMBERG | DOW JONES | AFP | REUTERS | DEWI RINA
Berita terkait
Indonesia Audit Watch Lapor ke Mahfud Md soal Indikasi Pengemplangan Pajak Pertambangan
13 April 2023
IAW berharap Mahfud Md dapat meneliti 50 perusahaan tambang yang di dalamnya ada modus operandi pajak bermasalah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Perekonomian Global Masih Konsisten Melemah
24 September 2019
Sri Mulyani mengatakan data tersebut menyiratkan bahwa sektor pertambangan memang mengalami tekanan yang sangat dalam pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaPajak Pertambangan Tumbuh 50 Persen di Semester I
14 Juli 2017
Penerimaan pajak dalam APBN 2017 optimistis dapat dicapai jika pajak pertambangan mengalami pertumbuhan yang siginifikan.
Baca SelengkapnyaESDM Usulkan Tunggakan PNBP Rp 175 Miliar Dihapus
8 Juli 2017
ESDM berencana mengusulkan penghapusan tunggakan Rp 175 Miliar
Baca SelengkapnyaWapres: Pajak dengan Freeport Masih Dinegosiasikan
17 Februari 2017
Pemerintah dan Freeport Indonesia sedang berunding ihwal besaran pajak yang dibayarkan.
Baca SelengkapnyaBea Keluar Freeport dan Newmont Rp 2,5 Triliun di 2016
12 Januari 2017
Untuk bea keluar 2016 Freeport, total Rp 1,23 triliun. Sedangkan Newmont Rp 1,25 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kesulitan Tagih PNBP Sektor Tambang
6 Desember 2016
Triliunan pendapatan negara bukan pajak dari sektor pertambangan tak tertagih.
Baca SelengkapnyaPemerintah Gagal Tagih Piutang Pertambangan Rp 2,5 Triliun
14 Juni 2016
Dalam survei yang dilakukan TII terhadap lapangan usaha yang risiko suapnya paling tinggi, sektor pertambangan menempati urutan kedua.
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN Targetkan Royati Tambang Naik Jadi Rp 1,4 Triliun
23 Januari 2016
Kementerian BUMN sedang menyusun pembentukan induk perusahaan tambang.
Baca SelengkapnyaPungutan Pajak Sektor Pertambangan di Jateng Rendah
10 Januari 2016
Kontribusi pajak dari sektor pertambangan di Jawa Tengah, tahun 2015 masih rendah.
Baca Selengkapnya