Ekspor Tuna Terganjal Isu Pembunuhan Lumba-Lumba

Reporter

Editor

Rabu, 18 Mei 2011 17:29 WIB

Pekerja memasukan ikan tuna ke dalam truk. TEMPO/Tommy Satria
TEMPO Interaktif, Jakarta - Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) memperkirakan tangkapan ikan tuna selama tahun ini menurun signifikan akibat kondisi politik di Timur Tengah yang tak stabil. Suasana tak menentu ini melambungkan harga minyak dunia, yang berdampak pada biaya bahan bakar solar untuk operasi kapal.

“Berapa persen penurunannya belum dapat disebutkan. Karena kami masih melihat seberapa besar dampak krisis Timur Tengah. Tapi biaya pengapalan diperkirakan naik kalau harga minyak mentah dunia naik,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Astuin Edy Yuwono kepada Tempo di Jakarta, Rabu, 18 Mei 2011.

Namun, mengacu pada data tangkapan tuna Asosiasi Tuna Longline Indonesia, tangkapan tuna periode Januari-Maret mencapai 520 ton. Jumlah itu turun 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu 832 ton. Indonesia mengekspor tuna segar ke Jepang, dan tuna olahan ke Uni Eropa dan Amerika.

Edy menambahkan, biaya bahan bakar yang mahal lambat laun memaksa nelayan dan pengusaha tuna mengurangi frekuensi pengoperasian kapal. Biaya bahan bakar menghabiskan 65-70 persen biaya total produksi. Satu kapal rata-rata melaut 6-9 bulan dengan kebutuhan solar 150-200 ton.

Direktur Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Apun Budhiman mengatakan, penurunan ekspor mungkin saja terjadi akibat perjanjian internasional dengan negara produsen tuna sirip biru, seperti Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Agus semakin khawatir pasar ekspor kian terpangkas akibat isu pembunuhan lumba-lumba yang diembuskan Earth Island Institute. Lembaga ini menuduh nelayan Indonesia membunuh lumba-lumba untuk umpan tangkapan tuna. Akibatnya, Uni Eropa mengancam tak membeli produk tuna Indonesia.

Menurut Agus, pemerintah tidak pernah menerbitkan beleid penangkapan lumba-lumba. Apalagi penangkapan lumba-lumba dinilai tak bernilai ekonomis. “Mungkin ada agenda khusus dari lembaga swadaya masyarakat asing untuk menghambat ekspor tuna Indonesia,” tuturnya.

ROSALINA

Berita terkait

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

3 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

11 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

20 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

22 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

40 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

40 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

41 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

42 hari lalu

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.

Baca Selengkapnya

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

42 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.

Baca Selengkapnya

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

54 hari lalu

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.

Baca Selengkapnya