TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah tengah mencari bahan bakar alternatif yang harganya bisa diterima oleh masyarakat. "Kami mencari bahan bakar lain yang kira-kira harganya di atas premium dan di bawah pertamax," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo, hari ini.
Hal tersebut diambil menyusul kembali diundurnya program pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Rencana pengalihan konsumsi ke pertamax juga terancam gagal akibat harganya yang terus melonjak.
Namun, pemerintah masih belum bisa memastikan jenis bahan bakar untuk menjadi pengganti BBM bersubsidi itu. Hal yang paling mungkin adalah pengalihan penggunaan bahan bakar ke gas untuk kendaraan. "Tapi susahnya, mobil harus pakai alat konverter yang mahal," kata Evita.
Seperti diketahui, untuk bahan bakar di luar minyak pemerintah telah menyediakan bahan bakar gas yang berbentuk LGV (Liquified Gas for Vehicles) dan CNG (Compress Natural Gas). LGV dengan nama dagang Vi-Gas ini harganya Rp 3.600 per liter setara Premium (lsp). Saat ini baru ada 19 pom bensin yang menyediakan LGV di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Namun, untuk dapat menggunakan bahan bakar tersebut, pemilik kendaraan harus memiliki converter kit seharga Rp 10 juta terlebih dulu. Adapun kendaraan umum dianjurkan pakai bahan bakar gas jenis compressed natural gas (CNG).
Saat ini, konsumsi BBM subsidi telah melampaui 2 persen dari yang dijatah pemerintah. Pembatasan yang diundur juga menyebabkan pemerintah lebih ketat mengatur konsumsi agar kuota 38,5 juta Kiloliter yang telah ditetapkan dalam APBN tahun ini tidak bobol.
Terkait dengan upaya pengetatan kuota dengan menggunakan alat kendali yang terdiri dari RFID (Radio Frekuensi Identification) dan kartu pembayaran elektronik yang akan di uji coba pada tahun ini, Evita menyatakan, anggaran untuk alat kendali tersebut hingga kini masih sebatas anggaran untuk uji coba.
"Jadi masih untuk uji coba, belum penerapannya secara penuh," katanya tanpa mau menyebutkan besaran angka yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait uji coba tersebut.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Hal tersebut diambil menyusul kembali diundurnya program pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Rencana pengalihan konsumsi ke pertamax juga terancam gagal akibat harganya yang terus melonjak.
Namun, pemerintah masih belum bisa memastikan jenis bahan bakar untuk menjadi pengganti BBM bersubsidi itu. Hal yang paling mungkin adalah pengalihan penggunaan bahan bakar ke gas untuk kendaraan. "Tapi susahnya, mobil harus pakai alat konverter yang mahal," kata Evita.
Seperti diketahui, untuk bahan bakar di luar minyak pemerintah telah menyediakan bahan bakar gas yang berbentuk LGV (Liquified Gas for Vehicles) dan CNG (Compress Natural Gas). LGV dengan nama dagang Vi-Gas ini harganya Rp 3.600 per liter setara Premium (lsp). Saat ini baru ada 19 pom bensin yang menyediakan LGV di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Namun, untuk dapat menggunakan bahan bakar tersebut, pemilik kendaraan harus memiliki converter kit seharga Rp 10 juta terlebih dulu. Adapun kendaraan umum dianjurkan pakai bahan bakar gas jenis compressed natural gas (CNG).
Saat ini, konsumsi BBM subsidi telah melampaui 2 persen dari yang dijatah pemerintah. Pembatasan yang diundur juga menyebabkan pemerintah lebih ketat mengatur konsumsi agar kuota 38,5 juta Kiloliter yang telah ditetapkan dalam APBN tahun ini tidak bobol.
Terkait dengan upaya pengetatan kuota dengan menggunakan alat kendali yang terdiri dari RFID (Radio Frekuensi Identification) dan kartu pembayaran elektronik yang akan di uji coba pada tahun ini, Evita menyatakan, anggaran untuk alat kendali tersebut hingga kini masih sebatas anggaran untuk uji coba.
"Jadi masih untuk uji coba, belum penerapannya secara penuh," katanya tanpa mau menyebutkan besaran angka yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait uji coba tersebut.
GUSTIDHA BUDIARTIE
