Bank DBS Evaluasi Penawaran KTA Lewat Sandek

Reporter

Editor

Kamis, 17 Maret 2011 18:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Hendra Gunawan menyatakan sedang melakukan evaluasi atas penawaran Kredit Tanpa Agunan (KTA) banknya. Bank berjanji akan menanggapi keluhan-keluhan masyarakat selama ini.

"Saya sedang mengevaluasi, supaya kita bisa meng-address keluhan-keluhan yang ini," kata Hendra saat ditemui Tempo, hari ini.

Selanjutnya, Bank DBS akan menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat ihwal penawaran KTA ini. Tapi ia menolak menjelaskan lebih detail jangka waktu yang dibutuhkan untuk evaluasi ini. Ia juga tidak menjelaskan apakah sudah menghentikan penawaran KTA lewat pesan pendek ini.

Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah mengatakan, pengaduan pesan pendek Kredit Tanpa Agunan yang masuk ke BI didominasi oleh dua bank asing. Dari total pengaduan KTA hingga pertengahan Februari yang mencapai 11.515 pengaduan.

"Sebagian besar mengeluh mengenai KTA. Rata rata 800-an sms per hari," kata Difi. Dan dari total pesan pendek yang masuk, sebanyak 83 persen tidak menyebut nama bank secara khusus.

Pesan pendek yang menyebut nama bank ada 1.807, didominasi oleh dua bank asing, masing-masing 65,36 persen dan 16 persen. Difi tidak mengungkap bank yang dimaksud, tapi sumber Tempo mengatakan, bank yang dimaksud adalah Bank DBS dan Standard Chartered Bank.

Untuk pengaduan yang menyebut nama bank, sudah dilaporkan ke pengawasan bank. Saat ini pihak pengawasan bank sudah memberikan teguran kepada bank bank tersebut. BI juga masih menelusuri, apakah pengiriman pesan pendek tersebut diketahui oleh bank atau tidak.

Bank Indonesia sebelumnya, telah menginformasikan nomor aduan 085888509797 untuk menampung keluhan masyarakat, terkait penawaran KTA akhir Januari lalu. "Masyarakat yg merasa terganggu tinggal memforward SMS gangguan tersebut ke nomor helpdesk tersebut," kata Difi.

FEBRIANA FIRDAUS

Berita terkait

NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

27 November 2023

NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya

LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

28 Februari 2023

LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.

Baca Selengkapnya

OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

11 Januari 2023

OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.

Baca Selengkapnya

OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

9 Desember 2022

OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah

Baca Selengkapnya

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

13 September 2022

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?

Baca Selengkapnya

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

6 September 2022

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.

Baca Selengkapnya

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

14 Februari 2022

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital

Baca Selengkapnya

Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

18 Juli 2017

Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.

Baca Selengkapnya

Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

7 Juli 2017

Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

7 Juni 2017

Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.

Baca Selengkapnya