TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan mengganti biaya pengolahan lahan petani yang mengalami puso sebesar Rp 2,6 juta per hektare. Kriteria puso itu, menurut Menteri Pertanian Suswono, adalah yang kegagalan panen lahannya mencapai 75 persen.
"Itu penggantian biaya kerja petani dalam pengolahan lahan biar mereka semangat lagi untuk menanam," kata dia usai rapat koordinator ketahanan pangan, hari ini.
Sedangkan ganti rugi untuk benih, pupuk, dan pestisida sudah dianggarkan oleh Kementerian Pertanian sejak beberapa tahun silam.
Biaya penggantian itu, merupakan bagian dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem. Suswono menjamin biaya penggantian pengolahan lahan akan diawasi secara ketat sehingga tidak ada penyelewengan.
"Kami terjunkan personil hingga tingkat kecamatan. Dan perhitungan lahan yang gagal panen di lapangan dipegang oleh pengawas pengendali hama penyakit," kata Suswono.
Dengan adanya beleid itu pula, Kementerian Pertanian yakin mampu meningkatkan produksi pertanian khususnya beras sesuai target yang ditetapkan sebesar 70,6 juta ton gabah kering giling.
Disamping itu, berdasarkan Angka Ramalan I yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik produksi beras meningkat 1,35 persen, maka target produksi hingga akhir tahun ini bisa tercapai 4-5 juta ton beras.
"Kami juga berusaha mengurangi tingkat loss (kehilangan padi) 2 persen sehingga bisa menyelamatkan 600 ribu ton setara beras ketika panen," katanya.
Karena Maret merupakan masa panen beras dan puncaknya pada April, ia meminta Bulog menghentikan impor beras dan mulai melakukan serapan beras dalam negeri. "Bulog boleh impor beras kalau distribusinya untuk di daerah-daerah bukan penghasil padi seperti Maluku, Papua, dan lainnya," katanya.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan impor tetap dilakukan hingga akhir Maret ini untuk menjaga stabilitas harga beras dan mengisi stok cadangan beras nasional. "Jangan sampai kita kekurangan beras yang bisa membuat harga bergejolak. Yang paling penting bagi Bulog adalah menjaga agar harga di tingkat petani tidak jatuh dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," ujarnya.
Ia juga menjamin penyerapan beras dalam negeri dilaksanakan secara maksimal terutama di musim panen ini. Per Maret ini, Bulog sudah menyerap beras petani sebanyak 117 ribu ton. Dan sudah kontrak sebanyak 145 ribu ton dari beberapa sentra padi seperti Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
ROSALINA
"Itu penggantian biaya kerja petani dalam pengolahan lahan biar mereka semangat lagi untuk menanam," kata dia usai rapat koordinator ketahanan pangan, hari ini.
Sedangkan ganti rugi untuk benih, pupuk, dan pestisida sudah dianggarkan oleh Kementerian Pertanian sejak beberapa tahun silam.
Biaya penggantian itu, merupakan bagian dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem. Suswono menjamin biaya penggantian pengolahan lahan akan diawasi secara ketat sehingga tidak ada penyelewengan.
"Kami terjunkan personil hingga tingkat kecamatan. Dan perhitungan lahan yang gagal panen di lapangan dipegang oleh pengawas pengendali hama penyakit," kata Suswono.
Dengan adanya beleid itu pula, Kementerian Pertanian yakin mampu meningkatkan produksi pertanian khususnya beras sesuai target yang ditetapkan sebesar 70,6 juta ton gabah kering giling.
Disamping itu, berdasarkan Angka Ramalan I yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik produksi beras meningkat 1,35 persen, maka target produksi hingga akhir tahun ini bisa tercapai 4-5 juta ton beras.
"Kami juga berusaha mengurangi tingkat loss (kehilangan padi) 2 persen sehingga bisa menyelamatkan 600 ribu ton setara beras ketika panen," katanya.
Karena Maret merupakan masa panen beras dan puncaknya pada April, ia meminta Bulog menghentikan impor beras dan mulai melakukan serapan beras dalam negeri. "Bulog boleh impor beras kalau distribusinya untuk di daerah-daerah bukan penghasil padi seperti Maluku, Papua, dan lainnya," katanya.
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan impor tetap dilakukan hingga akhir Maret ini untuk menjaga stabilitas harga beras dan mengisi stok cadangan beras nasional. "Jangan sampai kita kekurangan beras yang bisa membuat harga bergejolak. Yang paling penting bagi Bulog adalah menjaga agar harga di tingkat petani tidak jatuh dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," ujarnya.
Ia juga menjamin penyerapan beras dalam negeri dilaksanakan secara maksimal terutama di musim panen ini. Per Maret ini, Bulog sudah menyerap beras petani sebanyak 117 ribu ton. Dan sudah kontrak sebanyak 145 ribu ton dari beberapa sentra padi seperti Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
ROSALINA
