TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Hampir separuh kain batik yang beredar di Yogyakarta merupakan produk impor dari Cina dan India. Padahal, provinsi tersebut merupakan salah satu sentra produsen batik terbesar di Tanah Air. Ironisnya, masyarakat banyak yang tak tahu itu produk impor.
“Selama dua tahun ini Yogyakarta sebagai produsen batik kebanjiran batik produk impor,” kata Nur Ahmad Affendi, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (19/10). Puncaknya sangat terasa saat musim Lebaran lalu.
Sebagian besar pedagang dan toko kain batik menjual produk-produk batik impor terutama dari Cina dan India. Justru batik produk-produk impor itulah yang dicari oleh masyarakat. Apalagi harganya juga lebih murah ketimbang batik lokal.
Padahal, motif batik lokal, misalnya batik Yogya, Pekalongan, Solo, berbeda dengan motif batik impor. Prosesnya pun sangat berlainan. Proses pembuatan batik impor biasanya jenis printing (cetak pabrik) dan waktu prosesnya sangat cepat. Sedangkan batik lokal ada yang batik cap dan batik tulis, yang proses pembuatannya lebih lama.
Selain itu di setiap motif batik lokal mempunyai makna filosofi. “Sangat beda antara batik lokal dengan impor, namun ironisnya masyarakat membeli kain batik asal murah meskipun impor,” kata Nur Ahmad.
Semakin membanjirnya batik impor, terutama di Yogyakarta, dikhawatirkan mengancam produksi batik lokal. Sebab itu Kadin telah mengampanyekan slogan mencintai produk dalam negeri termasuk supaya lebih memilih batik lokal daripada batik impor.
Nur Ahmad menjelaska, pihaknya juga memberi bantuan bimbingan managerial terhadap produsen batik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melibatkan kalangan akademisi. Dari sisi permodalan, ia mendesak perbankan lebih banyak memberi kredit modal bagi pengusaha kecil dan menengah ketimbang pengusaha kakap.
“Kami merekomendasikan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk membuat regulasi tentang harga produk batik impor dengan safeguard (jaring pengaman),” kata Nur Ahmad.
Menurut Sekretaris Eksekutif KPPI, Djoko Mulyono untuk melakukan safeguard dilakukan jika terbukti adanya kerugian industri atau produsen diakibatkan lonjakan volume impor. “Pihak kami akan menerjunkan tim untuk evaluasi, kemudian hasinya akan diserahkan ke kementerian Perdagangan,” kata Djoko.
MUH SYAIFULLAH
“Selama dua tahun ini Yogyakarta sebagai produsen batik kebanjiran batik produk impor,” kata Nur Ahmad Affendi, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (19/10). Puncaknya sangat terasa saat musim Lebaran lalu.
Sebagian besar pedagang dan toko kain batik menjual produk-produk batik impor terutama dari Cina dan India. Justru batik produk-produk impor itulah yang dicari oleh masyarakat. Apalagi harganya juga lebih murah ketimbang batik lokal.
Padahal, motif batik lokal, misalnya batik Yogya, Pekalongan, Solo, berbeda dengan motif batik impor. Prosesnya pun sangat berlainan. Proses pembuatan batik impor biasanya jenis printing (cetak pabrik) dan waktu prosesnya sangat cepat. Sedangkan batik lokal ada yang batik cap dan batik tulis, yang proses pembuatannya lebih lama.
Selain itu di setiap motif batik lokal mempunyai makna filosofi. “Sangat beda antara batik lokal dengan impor, namun ironisnya masyarakat membeli kain batik asal murah meskipun impor,” kata Nur Ahmad.
Semakin membanjirnya batik impor, terutama di Yogyakarta, dikhawatirkan mengancam produksi batik lokal. Sebab itu Kadin telah mengampanyekan slogan mencintai produk dalam negeri termasuk supaya lebih memilih batik lokal daripada batik impor.
Nur Ahmad menjelaska, pihaknya juga memberi bantuan bimbingan managerial terhadap produsen batik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melibatkan kalangan akademisi. Dari sisi permodalan, ia mendesak perbankan lebih banyak memberi kredit modal bagi pengusaha kecil dan menengah ketimbang pengusaha kakap.
“Kami merekomendasikan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk membuat regulasi tentang harga produk batik impor dengan safeguard (jaring pengaman),” kata Nur Ahmad.
Menurut Sekretaris Eksekutif KPPI, Djoko Mulyono untuk melakukan safeguard dilakukan jika terbukti adanya kerugian industri atau produsen diakibatkan lonjakan volume impor. “Pihak kami akan menerjunkan tim untuk evaluasi, kemudian hasinya akan diserahkan ke kementerian Perdagangan,” kata Djoko.
MUH SYAIFULLAH
