TEMPO Interaktif, Jakarta - -Wakil Sekertaris Ikatan Ahli Gula Indonesia (IAGI) Adig Suwandi menilai keterbatasan lahan akan menjadi persoalan dalam revitalisasi industri gula sejak pemerintah merencanakan moratorium (penghentian sementara) konversi lahan gambut dan hutan alam. "Padahal revitalisasi perlu peningkatan luas lahan," katanya ketika dihubungi, Sabtu (5/6).

Saat ini total lahan kebun tebu mencapai 70 ribu hektar. Sekitar 47 ribu hektar dikelola oleh petani dan sisanya adalah kebun tebu milik pabrik.

Menurut Adig, jika pemerintah berniat melakukan revitalisasi di sektor lahan, maka setidaknya 60 persen dari lahan kebun tebu harus dikelola oleh pabrik. Ini adalah ukuran ideal supaya produksi gula bisa maksimal.

Namun kenyataannya tidak ada kepastian terkait lahan. Pemerintah sempat berencana membangun pabrik dan kebun baru di Banyuwangi, Jawa Timur. "Tetapi tidak ada kepastian lahan," katanya.

Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Kementrian Perindustrian Benny Wachyudi mengatakan belum ada kemajuan dalam program revitalisasi industri gula. "Karena sedang ada moratorium ini jadi kita tunggu dulu," terangnya.

Padahal sebelumnya Kementrian Perindustrian sedang melakukan pemetaan lahan kosong untuk dimanfaatkan sebagai kebun tebu. Beberapa perusahaan juga sudah menyatakan minat untuk berinvestasi di industri gula.

Pemerintah menargetkan produksi gula 5,7 juta ton pada 2014 melalui program revitalisasi. Produksi gula dalam negri saat ini tidak sampai tiga juta ton dalam setahun.

Adig menilai pemerintah sebetulnya tidak perlu melakukan moratorium. Karena banyak lahan terlantar yang sudah tidak produktif bisa dimanfaatkan dan dijadikan kebun tebu. "Investor juga perlu kepastian tentang lahan," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Oslo, Norwegia pekan lalu mengatakan segera melakukan moratorium terhadap seluruh hutan alam dan lahan gambut untuk ekstensifikasi lahan kelapa sawit. Hal ini untuk mengurangi emisi karbon dan penyelamatan lingkungan.

KARTIKA CANDRA