TEMPO Interaktif, Jakarta:Dirjen Bina Produksi Kehutanan Suharianto usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi III, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan penataan PT Inhutani. Hal itu diungkapkannya kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (5/2). Suharianto menerangkan penataan yang dimaksud adalah penataan wilayah yang saat ini dinilainya porak poranda. Menyangkut dengan tugas PT Perhutani dalam merehabilitasi hutan, dirinya mengungkapkan bahwa penataan wilayah hutan saat ini belum tertata baik. Oleh karena itu akan dilakukan pemetaan kembali, wilayah mana yang harus direhabilitasi dan wilayah hutan mana yang masih bisa diekspoitasi kayunya. Penataan tersebut, menurut Suharianto, akan dilaksanakan secepatnya dengan harapan akan selesai pada tahun ini juga, sehingga dengan hasil penataan yang baru PT Inhutani dapat melakukan fungsinya dengan tepat. Saya rasa tahun 2003 ini harus selesai karena akan akan ada LPI (Lembaga Penilai Independen), ujar Suharianto. Mengenai kemungkinan PT Inhutani untuk dapat mengelola kembali HPH (Hak Pengusahaan Hutan), Suharianto tidak mau berkomentar banyak. "Tapi jelas dalam undang-undang 41/99 dan dalam peraturan pemerintah dijelaskan siapa saja yang boleh sepeti Badan Usaha Milik Negara, Badan Swasta, Perorangan, kira-kira begitu ujarnya. Sebelumnya Menteri Kehutanan M Prakosa mengatakan, BUMN sektor kehutanan sebaiknya tidak usah berbisnis, tapi hanya melakukan kegiatan rehabilitasi atau perbaikan lahan dan perhutanan sosial. Sedangkan kegiatan pengolahan kayu dan izin HPH yang berorientasi profit yang dikelola badan usaha itu diserahkan kepada swasta.(Priandono-Tempo News Room)