TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Pusat Statistik ajukan tambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2010 sebesar Rp 255,8 miliar. Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan dana tambahan itu akan digunakan untuk menambah frekuensi penerbitan data statistik BPS.
Menurut Rusman, saat ini BPS menerbitkan data statistik dengan periode satu kali dalam setahun, padahal dalam satu tahun sangat banyak terjadi perubahan di masyarakat. Ia menuturkan, seharusnya data statistik dikeluarkan dengan periode empat kali dalam setahun sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan masyarakat.
“Pergerakan di masyarakat kan sangat dinamis, jadi menjadi tidak relevan jika dikeluarkan sekali dalam setahun,” kata Rusman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, di Senayan, Jakarta, Rabu (28/4).
Selain digunakan sebagai untuk kegiatan itu, tambahan dana juga diajukan untuk mengembangkan sarana dan prasarana kantor BPS di beberapa daerah dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, pengadaan Radio Frequency Identification bagi perpustakaan dan server gudang data BPS.
Rusman menyatakan pengembangan sarana dan prasarana itu penting karena saat ini banyak orang yang mengakses situs BPS.
“Sekitar 1.000 orang yang masuk ke situs BPS, dan kurang lebih 40 persen yang mengakses adalah orang asing,” tuturnya.
Di 2010, anggaran Badan Pusat Statistik adalah Rp 5,05 triliun. Namun, Rp 3,3 triliun dipakai sebagai dana untuk pelaksanaan sensus penduduk, sehingga anggaran pokok untuk BPS adalah Rp 1,7 triliun.
Ia memproyeksikan, pada 2011, anggaran BPS akan naik menjadi Rp 1,8 triliun, dan bertambah di tahun-tahun selanjutnya menjadi Rp 2,2 triliun dan Rp 3 triliun. “Tapi, dari Rp 3 trilun pada 2013, Rp 1 triliun akan kami pakai sebagai dana untuk sensus pertanian,” kata Rusman.
ARIE FIRDAUS
Menurut Rusman, saat ini BPS menerbitkan data statistik dengan periode satu kali dalam setahun, padahal dalam satu tahun sangat banyak terjadi perubahan di masyarakat. Ia menuturkan, seharusnya data statistik dikeluarkan dengan periode empat kali dalam setahun sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan masyarakat.
“Pergerakan di masyarakat kan sangat dinamis, jadi menjadi tidak relevan jika dikeluarkan sekali dalam setahun,” kata Rusman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, di Senayan, Jakarta, Rabu (28/4).
Selain digunakan sebagai untuk kegiatan itu, tambahan dana juga diajukan untuk mengembangkan sarana dan prasarana kantor BPS di beberapa daerah dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, pengadaan Radio Frequency Identification bagi perpustakaan dan server gudang data BPS.
Rusman menyatakan pengembangan sarana dan prasarana itu penting karena saat ini banyak orang yang mengakses situs BPS.
“Sekitar 1.000 orang yang masuk ke situs BPS, dan kurang lebih 40 persen yang mengakses adalah orang asing,” tuturnya.
Di 2010, anggaran Badan Pusat Statistik adalah Rp 5,05 triliun. Namun, Rp 3,3 triliun dipakai sebagai dana untuk pelaksanaan sensus penduduk, sehingga anggaran pokok untuk BPS adalah Rp 1,7 triliun.
Ia memproyeksikan, pada 2011, anggaran BPS akan naik menjadi Rp 1,8 triliun, dan bertambah di tahun-tahun selanjutnya menjadi Rp 2,2 triliun dan Rp 3 triliun. “Tapi, dari Rp 3 trilun pada 2013, Rp 1 triliun akan kami pakai sebagai dana untuk sensus pertanian,” kata Rusman.
ARIE FIRDAUS
