TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR periode 2019-2024, Mulyanto, meminta pemerintah tidak menganggap enteng rentetan kecelakaan kerja di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Apalagi baru-baru ini terjadi dua ledakan hanya dalam rentang lima hari, yakni di PT Dexin Steel Indonesia (DSI) pada Jumat, 25 Oktober 2024 dan di PT Zhongtsing New Energy (ZTEN) pada Rabu, 30 Oktober 2024. Dua insiden ini dikonfirmasi Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan.

Seiring dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Prabowo Subianto, Mulyanto mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi secara serius program penghiliran mineral nasional. “Pemerintah jangan memudahkan pemberian izin pengelolaan industri smelter, sebelum memastikan bahwa industri smelter tersebut benar-benar aman untuk dikelola,” kata Mulyanto kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Mulyanto mengatakan, dua kecelakaan kerja yang terjadi mesti menjadi momentum pembaruan pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia. Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) itu juga meminta pemerintah tidak hanya mengejar setoran investasi. “Keselamatan pekerja adalah hal yang utama,” kata Mulyanto. “Kan menyedihkan kalau sebentar-sebentar terjadi ledakan smelter yang merugikan pekerja atau masyarakat.”

Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan (SBIPE) IMIP, Henry Foord Jebss, mengatakan serangkaian kecelakaan kerja di kawasan IMIP menyisakan trauma bagi pekerja. Terlebih, pernah terjadi ledakan besar di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang menewaskan 21 pekerja pada 24 Desember lalu. Henry mengatakan tidak ada rasa aman bagi buruh dalam bekerja.

“Kami menilai tidak ada itikad baik dari perusahaan maupun negara untuk melindungi pekerja di IMIP,” ujar Henry ketika dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu malam, 30 Oktober 2024.

Henry mengatakan serikat pekerja sudah kerap melayangkan tuntutan kepada perusahaan. Mereka menuntut agar semua perusahaan yang beroperasi di IMIP mesti diidentifikasi. Sistem keselamatan dan kesehatan kerja juga mesti ditingkatkan. Namun, menurut dia, tuntutan itu tidak digubris. “Itu yang membuat kami kecewa ke perusahaan dan negara,” kata Henry. “Mereka bicara dampak hilirisasi tapi di sini buruh menjadi korban hilirisasi. Kami berdarah-darah.”

Pilihan editor: Misbakhun Sebut Negara Bantu Sritex dengan Restrukturisasi: Gak Usah Panik, Negara Hadir Urusi Itu