TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 31 Oktober 2024 dimulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.

Disusul, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, membeberkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex.

Selanjutnya, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025. Hal tersebut merupakan respons dari permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

Berikutnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan keputusan untuk melarang peredaran anggur Muscat di Indonesia masih menunggu hasil uji yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Terakhir, Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan mendatangi ruang pimpinan Gedung PT Pertamina Patra Niaga di Kuningan, Jakarta Selatan Kamis pagi ini, 31 Oktober 2024. Mereka disebutkan mendatangi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan didampingi sejumlah anggota TNI.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo....

<!--more-->

1. Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, dari Tangerang hingga Batang Jawa Tengah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu. Dia mengatakan akan menggandeng lima pengusaha kelas kakap untuk merealisasikan janji tersebut.

Menurut Maruarar Sirait, skema kerja sama dengan para pengusaha ini adalah bentuk efisiensi karena anggaran yang ada hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Bahkan, nilai anggaran itu masih harus dikurangi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski begitu, dia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dari Prabowo tersebut.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ini Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, membeberkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex.

Sebelumnya perusahaan tekstil legendaris tersebut dinyatakan pailit setelah digugat di Pengadilan Niaga Semarang.

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengatakan saat ini tugas Kementerian Keuangan baru sebatas membantu kelancaran ekspor dan impor. Ketika ditanya terkait opsi dana talangan atau bailout dari pemerintah, ia belum bisa memastikan. “Kalau itu kita juga belum bisa menyampaikan,” ujar Deni, dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Deni juga enggan berkomentar apakah ada dana khusus yang disiapkan untuk membantu perusahaan, karena masalah ini masih dikaji secara intensif. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah berupaya memastikan proses pemesanan dan pengiriman barang dari dan ke luar negeri tetap berjalan. Keringanan lewat Bea dan Cukai ditujukan agar Sritex dapat menyelesaikan kontrak-kontrak sebelumnya, karena perusahaan sangat bergantung pada ekspor dan impor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita....

<!--more-->

3. Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025. Hal tersebut merupakan respons dari permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

Bimo menjelaskan bahwa OIKN telah menyiapkan aplikasi untuk mendata pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan tahun depan. Dalam penjelasannya, ASN akan menjadi pelopor dalam pemindahan untuk mengisi IKN. "Sehingga nanti kami bisa memetakan semua yang dibutuhkan. Ini kami bicara 2025 dulu ya," ujarnya saat ditemui usai melakukan rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Menurut Bimo, pemindahan ASN ke IKN memungkinkan Otorita untuk memetakan persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan. Ia juga menambahkan bahwa Otorita akan terus menjalin koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain dalam pembangunan IKN. Setelah proses pemindahtanganan selesai, Otorita IKN akan melanjutkan pengelolaannya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Wamentan: Larangan Peredaran Anggur Muscat Menunggu Hasil Uji BPOM

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan keputusan untuk melarang peredaran anggur Muscat di Indonesia masih menunggu hasil uji yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jika hasil kajian BPOM menunjukkan bahwa anggur Muscat mengandung zat berbahaya, maka Kementan akan mempertimbangkan pelarangan peredaran buah tersebut.

"Kami lagi tunggu hasil dari BPOM untuk pengecekan ya. Intinya, kami kalau memang di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya, tentu akan kita kaji dan akan kami larang, iya dong? Nah kami lagi nunggu hasil kajian kandungan di dalam anggurnya itu oleh BPOM, kan yang berwenang BPOM," ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Tim Kejaksaan Agung Datangi Kantor Pertamina Patra Niaga....

<!--more-->

5. Tim Kejaksaan Agung Datangi Kantor Pertamina Patra Niaga, Ada Apa?

Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan mendatangi ruang pimpinan Gedung PT Pertamina Patra Niaga di Kuningan, Jakarta Selatan Kamis pagi ini, 31 Oktober 2024. Mereka disebutkan mendatangi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan didampingi sejumlah anggota TNI.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, membenarkan informasi itu. Ia mengatakan, tim dari Kejaksaan Agung mendatangi kantornya sekitar pukul 09.00. “Tim Kejaksaan tadi memang datang,” ujar Heppy saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Agustus 2024.

Heppy menjelaskan, tim penyidik Kejaksaan Agung meminta data dan dokumen kepada PT Pertamina Patra Niaga. Ia tak merinci data dan dokumen yang dimaksud.

Yang pasti, kata Heppy, Pertamina dan anak usahanya senantiasa menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Bahlil Optimistis 10 Persen Saham Freeport Indonesia Bisa Diperolah Pemerintah Gratis, Ini Riwayat Kepemilikannya