TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memutihkan utang para petani, nelayan, dan pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Henry menyebut, kegagalan pelunasan utang atau kredit para petani ke bank tidak sepenuhnya kesalahan dari petani itu sendiri, namun ada pengaruh dari krisis moneter di era orde baru.

“Pada dasarnya, kami setuju diputihkan sekarang karena menurut kami (utang) tidak terbayarkan ataupun sebagian belum dibayarkan, itu tidak sepenuhnya letak kelemahannya di petani. Tetapi memang suasananya ketika itu (krisis),” kata Henry ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Namun, Henry mengatakan perlu dipastikan pemutihan utang ini apakah berlaku untuk seluruh utang petani atau hanya utang yang dikredit dalam jangka waktu tertentu, yaitu di sekitaran tahun 1998. Henry juga menambahkan, bagi para petani yang ingin kembali berutang setelah utang sebelumnya diputihkan, ada baiknya diberikan semacam catatan khusus.

“Kalau dia mau menerima kredit yang baru, dia mungkin perlu buat suatu pernyataan khususlah, supaya dia jangan berpikir, wah ini nanti nggak dibayar, juga sama kayak yang dulu bisa diputihkan,” ujar Henry.

Henry mengatakan, setelah pemutihan terhadap utang petani selama era orde baru bisa terlaksana. Pemutihan terhadap beberapa utang petani lainnya yang terjadi setelah masa tersebut juga bisa ikut dikaji, perlu atau tidaknya untuk ikut diputihkan.

Sebelumnya, saudara kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Prabowo akan segera meneken Peraturan Presiden (Perpres) untuk melakukan pemutihan terhadap utang jutaan petani dan nelayan. Hashim menyebut, Perpres tersebut saat ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Oyuk Ivani Siagian ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Kemenaker Akui Status Mitra Ojol dengan Platform Merugikan Pekerja