TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan dengan penyesuaian timeline dan mempertimbangkan kondisi anggaran.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut hal itu memperkuat sinyal bahwa Presiden Prabowo tidak memprioritaskan megraproyek ini. Apalagi dalam pidato kenegaraannya, Prabowo tidak menyinggung soal IKN.
“Pemerintah baru akan memilih (memprioritaskan) program makan bergizi gratis,” kata Esther ketika dihubungi Tempo, Jumat, 25 Oktober 2024. “Dalam jangka pendek, multiplier effect perekonomiannya juga lebih berdampak dari program makan siang gratis.”
Esther menjelaskan, proyek IKN merupakan proyek jangka panjang. Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Ia menilai, Prabowo tidak menyebut IKN dalam pidato kenegarannya karena mempertimbangkan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Ruang fiskal sempit, utang meningkat. Membiayai IKN dari APBN hal yang terlalu memaksa,” kata Esther.
Di sisi lain, gelontoran dana dari investor belum bisa mencukupi kebutuhan. Karena itu, menurut Esther, mengubah timeline dan memperhatikan kemampuan anggaran menjadi langkah yang tepat untuk saat ini. “Pembangunan IKN harus bertahap. Tidak bisa massif dan cepat,” tutur Esther.
Keberlanjutan pembangunan IKN menjadi tanda tanya usai Presiden Jokowi lengser. Pasalnya, Prabowo tidak menyinggung IKN dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik menjadi pengganti Jokowi pada Ahad, 20 Oktober 2024.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, mengklaim Prabowo ingin melanjutkan proyek warisan Jokowi itu. Hanya saja, timeline pembangunannya harus disesuaikan.
Pasalnya, kata AHY, pembangunan yang mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Ia berujar, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah yang perlu diperhatikan. Selain itu, pembangunan IKN mesti memperhitungkan budget atau anggaran. Terlebih, AHY mengatakan, Presiden Prabowo berpesan agar tidak terjadi pembangunan tidak efisien.
“Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024. “Selebihnya, kita kawal.”
Pilihan Editor: Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law
