Janji Kampanye Tarif akan Digratiskan, Begini Tanggapan Petinggi MRT dan LRT Jakarta

Reporter

Vedro Imanuel G

Editor

Grace gandhi

Selasa, 8 Oktober 2024 21:20 WIB

Sejumlah penumpang duduk di dalam rangkaian kereta api ringan atau Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek melintas di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 4 Oktober 2024. PT Kereta Api Indonesia mencatat jumlah penumpang LRT Jabodebek pada kuartal III 2024 sebanyak 5,97 juta orang atau meningkat sebesar 23 persen dibanding kuartal III 2023 yakni sebanyak 4,84 juta orang. ANTARA FOTO/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris PT LRT Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, menyambut baik janji penggratisan tarif angkutan umum di Jakarta, termasuk LRT dan MRT. Ia menyebutkan, memang perlu ada dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan iklim transportasi publik yang lebih baik, termasuk dengan menggratiskan tarif lewat pemberian insentif.

“Prinsipnya memang warga itu perlu didukung, disupport, diberi insentif, termasuk digratiskan untuk menggunakan transportasi publik Jakarta,” katanya ketika dihubungi pada Selasa, 08 Oktober 2024.

Hal ini, kata Tigor, bisa menjadi cara untuk menarik warga agar mau menggunakan transportasi umum. Apalagi, menurutnya, tarif transportasi umum memang sudah sepatutnya terjangkau bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.

“Itu kan dimandatkan, pemerintah harus menyediakan layanan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau,” ucapnya.

Namun, Tigor menegaskan, hal ini bukan berarti dia memberikan dukungan langsung terhadap pasangan calon (paslon) yang mengumbar janji tersebut. Tigor hanya mengatakan, bilamana janji tersebut nantinya terlaksana sebagai program, LRT Jakarta akan siap melaksanakannya.

Advertising
Advertising

Apalagi, lanjut Tigor, penggratisan tarif angkutan umum sebetulnya juga sudah dilakukan pada moda Transjakarta. Penggratisan ini dilakukan lewat insentif yang diberikan oleh Pemda Jakarta lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Baik LRT maupun MRT, keduanya merupakan badan usaha milik daerah (BUMD).

Sementara itu, Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, juga mengatakann penggratisan tarif transportasi umum di Jakarta akan terkait dengan penggunaan APBD sebagai insentif. Oleh karenanya, ia menyebut, hal tersebut bergantung kepada kebijakan dari Pemda.

“Kalau subsidi (tarif transportasi umum) domainnya Pemprov (Jakarta),” ujar Tuhiyat ketika ditemui di sela-sela peresmian Stasiun MRT Senayan Bank DKI pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Sebelumnya salah satu calon gubernur Jakarta, Pramono Anung, menjanjikan adanya penggratisan tarif LRT dan MRT Jakarta untuk 15 golongan. Pramono menyebut, 15 golongan tersebut sudah diberikan akses gratis menggunakan Transjakarta, Namun ,ia ingin agar kelimabelas golongan tersebut juga digratiskan untuk menggunakan moda LRT maupun MRT.

Arif Ilham Fajriadi ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Jokowi Minta Penyebab Deflasi Beruntun Dicek Betul, Ini Penjelasan Ekonom

Berita terkait

Rentetan Janji Dharma Pongrekun-Kun Wardana Saat Debat Pilkada Jakarta, Termasuk Pajak Restoran 1 Persen

5 jam lalu

Rentetan Janji Dharma Pongrekun-Kun Wardana Saat Debat Pilkada Jakarta, Termasuk Pajak Restoran 1 Persen

Apa saja janji Dharma Pongrekun-Kun Wardana saat Debat Pilkada Jakarta? Benarkah usahakan pajak restoran jadi 1 persen?

Baca Selengkapnya

Menhub Dorong Penguatan Fondasi Digitalisasi Sektor Transportasi Berbasis Teknologi

6 jam lalu

Menhub Dorong Penguatan Fondasi Digitalisasi Sektor Transportasi Berbasis Teknologi

Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan pentingnya penguatan fondasi digital di sektor transportasi guna menghadapi tantangan teknologi masa depan dan memastikan keamanan dari ancaman siber.

Baca Selengkapnya

Pemerintah dan GIZ Kerja Sama Dorong Pembangunan Transportasi Publik di Perkotaan

9 jam lalu

Pemerintah dan GIZ Kerja Sama Dorong Pembangunan Transportasi Publik di Perkotaan

Penyediaan transportasi sudah menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional Kementerian Perhubungan tahun 2020 hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Terminal Leuwipanjang jadi Percontohan Pengembangan Terminal Tipe A

1 hari lalu

Terminal Leuwipanjang jadi Percontohan Pengembangan Terminal Tipe A

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menetapkan Terminal Leuwipanjang di Bandung, Jawa Barat, sebagai model percontohan pengembangan terminal tipe A di Indonesia

Baca Selengkapnya

Janji Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Atasi Kemacetan Jakarta

1 hari lalu

Janji Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Atasi Kemacetan Jakarta

Berbagai solusi yang ditawarkan Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung dalam mengatasi kemacetan di Jakarta

Baca Selengkapnya

Terkini: Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021

1 hari lalu

Terkini: Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021

Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya

Strategi Atasi Kemacetan Jakarta Menurut Ridwan Kamil, Pramono Anung, dan Dharma Pongrekun dalam Debat Pilkada

1 hari lalu

Strategi Atasi Kemacetan Jakarta Menurut Ridwan Kamil, Pramono Anung, dan Dharma Pongrekun dalam Debat Pilkada

Solusi atasi kemacetan Jakarta menurut Ridwan Kamil, Pramono Anung, dan Dharma Pongrekun dalam Debat Pilkada. Siapa paling realistis?

Baca Selengkapnya

Aksesibilitas Transportasi Publik di Jakarta untuk Penyandang Disabilitas Masih Membutuhkan Banyak Perbaikan

2 hari lalu

Aksesibilitas Transportasi Publik di Jakarta untuk Penyandang Disabilitas Masih Membutuhkan Banyak Perbaikan

Sejumlah stasiun dan halte transportasi umum di Jakarta sudah cukup layak dan sebagian lagi belum ramah difabel.

Baca Selengkapnya

Terkini: Aplikasi Temu 3 Kali Gagal Daftar Merek di Indonesia, Aturan tentang Jaminan Ojol Diminta Segera Disahkan?

3 hari lalu

Terkini: Aplikasi Temu 3 Kali Gagal Daftar Merek di Indonesia, Aturan tentang Jaminan Ojol Diminta Segera Disahkan?

Aplikasi Temu telah tiga kali berusaha mendaftarkan merek di Indonesia. Bahkan pada 22 Juli 2024, aplikasi Temu sempat mengajukan pendaftaran ulang.

Baca Selengkapnya

Aturan tentang Jaminan Ojol Diminta Segera Disahkan, SPAI Singgung Tarif Murah dan Beban Kerja

3 hari lalu

Aturan tentang Jaminan Ojol Diminta Segera Disahkan, SPAI Singgung Tarif Murah dan Beban Kerja

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendukung rencana pemerintah untuk menghapus status mitra bagi pengemudi ojek online (ojol). SPAI mendesak rencana itu mesti segera diwujudkan.

Baca Selengkapnya