TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan bakal memastikan lagi ketepatan sasaran penerima bantuan sosial atau bansos demi mengoptimalkan penyaluran.

Sebab, menurut dia, data penerima program kesejahteraan ini bersifat dinamis. Menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi pada 11 September itu pun berharap kerja sama dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi data.

“Apakah mungkin (penerima bansos) meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 September 2024.

Peluang penyebaran bansos untuk kelas menengah

Gus Ipul membuka peluang pemberian bantuan sosial atau bansos untuk kelas menengah. Rencana ini disampaikan per akhir Agustus lalu setelah Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan adanya penurunan jumlah kelas menengah ke kelas lebih rendah, yakni dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

Menurut dia, peluang perluasan bansos tersebut sedang didiskusikan. “Kami lagi mendalami, meskipun APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) sudah diketok,” kata Gus Ipul.

Peluang perluasan sasaran penerima bantuan itu termasuk untuk masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, Gus Ipul akan lebih dulu memastikan ketepatan sasaran penerima bansos. Hal ini mengingat data di lapangan yang sifatnya dinamis.

Kemudian soal rencana pemberian bantuan untuk korban PHK, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pun menyatakan Kementerian Sosial akan bekerja sama Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengkonfirmasi adanya 46 ribu kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024.

“Yang jelas, Kemensos terus berusaha melakukan berbagai hal lewat pusat dan informasi yang kita miliki untuk meng-update data kita,” kata Gus Ipul.

Anggaran Kemensos untuk 2025 Rp79,6 Triliun

Sebagai informasi, anggaran Kemensos untuk 2025 disepakati senilai Rp 79,6 triliun. Kesepakatan ini diketok dalam rapat kerja Komisi VII bersama Plt Menteri Sosial saat itu, Muhadjir Effendy, pada Rabu, 11 September 2024.

Mengutip rilis Parlementaria di laman resmi DPR RI, anggaran tahun depan yang disepakati itu mencakup tambahan dana Rp 2,4 triliun yang akan digunakan untuk program permakanan Lansia, Disabilitas Tunggal, dan Atensi Yatim Piatu.

Rincian anggaran ini dibagi ke beberapa unit kerja eselon I Kemensos, dengan alokasi terbesar diterima oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang mencapai Rp 44,4 triliun. Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Rehabilitasi Sosial, dan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial juga menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Lebih jauh terkait potensi penyaluran bansos disalahgunakan untuk kepentingan kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2024, Gus Ipul mengatakan bahwa bansos sudah direncanakan sebelumnya. Dia berharap tidak ada praktik penyalahgunaan tersebut. Dia menegaskan sudah ada sanksi yang diatur sesuai ketentuan bagi oknum yang menyalahgunakan bansos.

HATTA MUARABAGJA | RIRI RAHAYU | ANTARA
Pilihan editor: Rencana Bansos untuk Kelas Menengah, Ekonom: Harus Tepat Sasaran dan Pengawasan Ketat