TEMPO.CO, Jakarta - Program makan bergizi gratis berpotensi menyumbang sampah makanan. Program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu rencananya mulai dilaksanakan 2025.

Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nyoto Suwignyo saat dimintai komentar tentang adanya potensi program makan bergizi gratis dalam menyumbang sampah makanan tersebut, tidak menampik hal itu.

Namun, ia mengungkapkan jika melihat dari pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir ini, dari tim Prabowo sebenarnya sudah memberikan perhatian terhadap persoalan itu. Dari pengamatannya, sudah ada pengelolaan dengan penerapan konsep food loss and food waste dalam program tersebut.

"Kalau kita lihat di media, Pak Prabowo dan tim sebenarnya sudah punya lokasi-lokasi untuk uji pelayanan makan bergizi. Saya kemarin melihat di salah satu warung ada unit pelayanan bergizi, di mana setelah kami lihat di unit pelayanan dapur makan bergizi gratis tadi sudah menerapkan konsep yang namanya food loss dan food waste, terutama food waste," ujar Nyoto saat konferensi pers di sela-sela acara Peringatan The International Day of Awareness of Food Lost and Food Waste (IDAFLW) 2024 di Pamedan Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Minggu, 29 September 2024.

Ia menuturkan implementasi food loss and food waste yakni apabila setelah penyajian makan bergizi tersebut tersisa, maka yang tersisa itu dikumpulkan kemudian dihitung berapa total yang tersisa dibanding total yang diberikan kepada siswa. Dengan demikian akan bisa dijadikan bahan evaluasi, apakah kemudian banyak yang tersisa atau tidak sebab masyarakat Indonesia sudah memiliki kepedulian terhadap makanan yang diberikan.

"Nah, catatan-catatan ini sudah menjadi bagian tata kelola yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis pelayanan makan bergizi tersebut," katanya.

Ia berharap jika konsep itu dapat terlaksana maka program makan bergizi gratis akan lebih bermanfaat dan persoalan sampah makanan akan memberikan sumbangan yang lebih berarti kepada pemerintah.

"Mudah-mudahan, kalau ini terlaksana, karena kita gerakkan dengan gerakan moralitas pangan, insya Allah ini akan lebih bermanfaat dan persoalan food waste dari program makan bergizi gratis juga akan memberikan sumbangan yang berarti kepada pemerintah indonesia," ucap dia.

Adapun dari kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), selama kurun waktu dua dekade dari tahun 2000-2019, Indonesia telah membuang sampah makanan mencapai 23-48 juta per tahun. Hal itu setara dengan 115-184 kilogram (kg) per kapita dalam satu tahun.

Tak hanya bermasalah bagi lingkungan, dari sisi ekonomi makanan yang terbuang ini memberikan kerugian sekitar Rp 231 triliun sampai Rp 551 triliun per tahun atau setara dengan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4 persen hingga 5 persen per tahunnya. Jumlah tersebut seharusnya bisa memberi makan 30 persen hingga 40 persen populasi Indonesia.

Nyoto menegaskan terkait pemborosan makanan yang terjadi di Indonesia bisa berimbas ke berbagai sektor termasuk impor. Atas dasar tersebut, pihaknya menyarankan agar pemerintah dan masyarakat harus sadar dan menggalakkan program moralitas pangan.

Untuk menekan sampah makanan di Indonesia mencapai 30 persen per tahun, ia mengatakan Bapanas juga telah menyusun sejumlah rancangan termasuk draft peraturan pemerintah untuk menekan pemborosan pangan.

“Kami mendorong pemerintah untuk menyusun aturan Perpres serta tata kelola baik sebagaimana peta jalan Food Loss dan Food Waste,” kata dia.

Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api