TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, membeberkan Prabowo Subianto bakal merombak dua kementerian tahun depan. Dia mengatakan yang bakal berubah adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Perombakan Kementerian Keuangan menurut dia dilakukan lewat perubahan kelembagaan. Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. “Insya Allah akan ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” ujar Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu, 25 September 2024.

Komisaris Utama PT PLN (Persero) itu mengatakan ke depan bakal ada perubahan di Kementerian BUMN, melalui transformasi kelembagaan. Dia mengatakan dari BUMN jika dihitung negara mengumpulkan sekitar US$ 1 triliun. Jumlah itu 60 persen dari produk domestik bruto RI.

Tetapi, ia berujar sumbangannya itu harus diperbaiki dan ditingkatkan. Sehingga nantinya harus ada transformasi kelembagaan, bisnis, kultural dan manajemen. “Jadi itu yang nanti barangkali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang,” kata dia.

Sebelumnya, Laporan Majalah Tempo Edisi 22 September 2024 berjudul 'Bagi-bagi Keuasaan ala Kabinet Prabowo,' memaparkan presiden terpilih bakal menambah kabinet pemerintahannya hingga mencapai 44 kementerian. Enam adalah kementerian koordinator atau ada tambahan dua posisi dibanding pemerintahan Jokowi.

Sejumlah narasumber Majalah Tempo yang terlibat dalam penyusunan kabinet mengatakan kementerian koordinator akan diprioritaskan bagi ketua umum partai pengusung Prabowo-Gibran. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak membantah atau membenarkan informasi tentang penambahan jumlah kementerian koordinator. “Masih dinamis,” ujarnya.

Beberapa politikus Koalisi Indonesia Maju bercerita, Kementerian Badan Usaha Milik Negara mungkin akan dihapus. Nantinya kementerian itu berubah menjadi perusahaan induk. Konsep ini ditengarai meniru BUMN Singapura, Temasek Holding. Sufmi Dasco Ahmad tak menampik informasi ini. “Ada usulan yang masih dikaji,” katanya.

Pilihan Editor: Ada Sosok Raja Sawit di Balik Proyek Tebu Jokowi yang Babat Hamparan Hutan di Merauke