Ekonom Sebut Pertumbuhan Industri Indonesia Alami Kemunduran Dibanding Era Soeharto

Reporter

Vedro Imanuel G

Editor

Aisha Shaidra

Senin, 23 September 2024 21:35 WIB

Pekerja menjahit tas di pabrik pembuat perlengkapan outdoor, PT Eksonindo Multi Product Industry di Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 14 Juni 2023. Dengan kemampuan produksi 6.000 tas, pabrik ini menargetkan bisa membuat 3 juta tas per tahun. Industri manufaktur ini dikenal sebagai produsen tas dan garmen dengan merk Eiger, Body Pack, dan Exsport. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Univesitas Paramadina Didin S. Damanhuri menyebutkan sektor industri manufaktur di Indonesia mengalami kemunduran yang luar biasa, terutama bila dibandingkan dengan era orde baru. Kemunduran ini menurut Didin dapat dilihat dari perbandingan antara pertumbuhan industri terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

“Di era reformasi ini industri manufaktur itu mengalami kemunduran luar biasa,” kata Didin dalam acara diskusi bertajuk Prospek Kebijakan Ekonomi Prabowo (Mustahil Tumbuh 8 Persen Tanpa Industrialisasi) pada Ahad, 22 September 2024.

Ia menjelaskan, pada era Soeharto, pertumbuhan industri jauh melampaui pertumbuhan ekonomi. Saat itu menurutnya, pertumbuhan industri manufaktur dapat menembus angka sekitar 12 atau 14 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi saat itu hanya menyentuh sekitar 7 atau 8 persen. “Sementara di era reformasi yang rata-rata 5 persen pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan industrinya itu hanya di bawah 5 persen, sekitar 4 persen,” ujarnya.

Menurut Didin, kecilnya pertumbuhan industri saat ini yang hanya sekitar 4 persen menjadi sinyal adanya kemunduran industri. Kemunduran ini yang kemudian menyebabkan informalisasi ekonomi. Hal ini terjadi karena orang-orang yang tidak dapat masuk ke sektor formal dalam hal ini industri manufaktur, akhirnya terpaksa untuk bekerja pada sektor informal. “60-70 persen dari angkatan kerja kita (bekerja) sektor informal,” ujar Didin.

Informalisasi ekonomi ini menurutnya menjadi bukti penyerapan tenaga kerja yang buruk. Ia kembali membandingkan penyerapan tenaga kerja pada orde baru yang jauh lebih tinggi dibanding era reformasi. Oleh karena itu, Didin menyebut penting adanya kebijakan industrial atau industrial policy yang baik. Dalam hal ini perencanaan industrialisasi yang dipakai secara konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

Advertising
Advertising

Pilihan Editor: 6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

Berita terkait

Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III di Atas 5 Persen

3 jam lalu

Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III di Atas 5 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 tetap stabil di atas 5 persen, tepatnya 5,06 persen (yoy).

Baca Selengkapnya

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Ekonom: Jangan Fokus pada PDB

4 jam lalu

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Ekonom: Jangan Fokus pada PDB

Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Seorang akademisi Universitas Paramadina menyarankan pemerintah jangan terlalu fokus pada PDB.

Baca Selengkapnya

Ekspor Perhiasan Melonjak 18,66 Persen, Tembus Angka USD3,67 Miliar

15 jam lalu

Ekspor Perhiasan Melonjak 18,66 Persen, Tembus Angka USD3,67 Miliar

Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-12 negara eksportir terbesar produk perhiasan dunia.

Baca Selengkapnya

Menkeu Pangkas Tarif Ekspor Kelapa Sawit, Pengusaha Berharap Industri Bisa Bangkit

3 hari lalu

Menkeu Pangkas Tarif Ekspor Kelapa Sawit, Pengusaha Berharap Industri Bisa Bangkit

Gapki berharap ekspor kelapa sawit dan produk turunannya bisa segera naik setelah pemerintah memangkas pungutan ekspor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Hilirisasi Rumput Laut, Produk Turunannya Bisa jadi Bahan Bakar Pesawat

3 hari lalu

Jokowi Ingin Hilirisasi Rumput Laut, Produk Turunannya Bisa jadi Bahan Bakar Pesawat

Presiden Jokowi menginginkan hilirisasi sektor padat karya, seperti hilirisasi rumput laut, untuk mengerek nilai tambah ekonomi.

Baca Selengkapnya

Anindya Bakrie Disebut Tak Tahu Menahu Mengenai Rancangan Munaslub

3 hari lalu

Anindya Bakrie Disebut Tak Tahu Menahu Mengenai Rancangan Munaslub

Anindya Bakrie dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub pada Sabtu, 14 September 2024.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

7 hari lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

3 Alasan Pengusaha Menolak Aturan Rokok Eceran di PP Kesehatan

8 hari lalu

3 Alasan Pengusaha Menolak Aturan Rokok Eceran di PP Kesehatan

Dari sudut pandang pengusaha, aturan baru terkait rokok dalam PP Kesehatan dianggap dapat membawa dampak negatif bagi industri dan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Anggaran BKPM Turun Saat Target Investasi Naik jadi Rp 1.905 triliun, Rosan Beberkan Dampaknya

11 hari lalu

Anggaran BKPM Turun Saat Target Investasi Naik jadi Rp 1.905 triliun, Rosan Beberkan Dampaknya

Menteri Investasi angkat bicara soal usulan anggaran lembaga yang dipimpinnya hanya disetujui tak sampai separuhnya oleh DPR.

Baca Selengkapnya

Celios Beberkan 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi: Lonjakan Utang hingga Delusi Pembangunan IKN

11 hari lalu

Celios Beberkan 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi: Lonjakan Utang hingga Delusi Pembangunan IKN

Pengamat dari Celios membeberkan sepuluh lubang fiskal yang diwariskan oleh Jokowi. Mulai dari banyaknya utang hingga delusi pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya