TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP masyarakat Indonesia telah bocor dan Menkeu Sri Mulyani memberikan pernyataan.

Menurut Pengamat keamanan siber Teguh Apriyanto, pembobolan data NPWP tersebut diduga dilakukan oleh Bjorka. Korban kebocoran data tersebut juga bukan main-main yaitu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Di dalam sampel, anda akan menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri lainnya yang juga tidak berguna,” demikian tertulis dalam narasi berbahasa Inggris pada halaman berjudul “6 Juta Nomor Pembayar Pajak Indonesia (NPWP)” yang diunggah oleh Teguh.

Data lainnya yang ikut tersebar adalah Nomor Induk Kependudukan atau NIK, alamat, nomor handphone, dan email. Kemudian, telah diketahui bahwa data-data tersebut dijual dengan harga Rp150 juta.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” kata Teguh Apriyanto, melalui postingan di akun X pribadinya pada Rabu, 18 September 2024. Teguh membolehkan Tempo menggunakan cuitan tersebut.

Teguh juga membagikan 25 nama teratas yang menjadi korban kebocoran data. berikut 25 nama teratas tersebut:

1. Joko Widodo

2. Gibran Rakabuming Raka

3. Kaesang Pangarep

4.Budi Arie Setiadi

5.Sri Mulyani Indrawati

6. Askolani

7.Yustinus Prastowo

8. Farchan Noor Rachman

9. Pratikno

10. Erick Thohir

11. Muhadijir Effendy

12. Yaqut Cholil Qoumas

13. Zulkifli Hasan

14. Hadi Tjahyanto

15. Airlangga Hartanto

16. Madu Situmeang

17. Catur Lestiyo Utomo

18. Muhammad Abdul Jakin

19. Syahrul Ramadhan

20. Rotama Yasa Rosario Samosir

21. Mohammad Misbahul Munir

22. Tukimin

23. Vera Devita Siregar

24. Mulyadi

25.Lukas Ade Wismaji

Respon Sri Mulyani Terkait Kebocoran Data NPWP

Setelah mendengar kabar bahwa ada kebocoran data NPWP termasuk data dirinya, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan meminta Dirjen Pajak untuk melakukan evaluasi terkait dengan persoalan tersebut.

"Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujar Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis, 19 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kemudian, Sri Mulyani mengatakan hasil evaluasi tersebut akan diumumkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Tim Teknologi Informatika dari Kementerian Keuangan. "Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," ujarnya.

ADINDA ALYA IZDIHAR | ADVIST KHOIRUNIKMAH | ANTARA | SAVERO ARISTIA WIENANTO
Pilihan editor: Sri Mulyani Teken Instrumen Multilateral OECD untuk Hindari Penggerusan Basis Pajak