Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat bertemu wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
TEMPO.CO, Jakarta -Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak membahas program makan siang gratis atau makan bergizi gratis (MBG) dalam pertemuan mereka di awal pekan, seperti diungkap Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang mendampingi Menkeu saat itu.
Menurut Thomas, dalam pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu, kedua menteri membahas program-program yang direncanakan tahun depan namun tidak menyinggung program makan bergizi gratis. Alasannya, proses program tersebut dianggap sudah berjalan.
“MBG tidak terlalu dibicarakan kemarin. Karena MBG, kan, sudah berjalan secara proses,” kata dia dalam acara makan siang bersama dengan wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024.
Program makan bergizi gratis, yang sebelumnya dikenal dengan nama makan siang gratis, semakin mendekati realisasi. Program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu akan diterapkan ketika mereka mulai menjabat pada Oktober mendatang.
Gibran, yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, telah memantau uji coba makan bergizi gratis di berbagai kota. Jokowi pun resmi membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Badan itulah yang disebut akan mengelola anggaran untuk dialokasikan kepada program makan bergizi gratis.
Senin, 19 Agustus lalu, Jokowi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat. “Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya pak presiden terpilih,” kata Dadan seusai dilantik Jokowi, seperti dikutip oleh Antara.
Dadan mengatakan Perpres Badan Gizi Nasional harus dibentuk di era Jokowi agar bisa segera dilaksanakan pada 2025. Menurut dia, Badan Gizi Nasional merupakan satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan. Ia juga mengatakan lembaganya akan mengelola anggaran sebesar Rp71 triliun yang akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis dan gaji pegawai.
