TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef, Abra Talattov, mengkritik Kementerian Pertanian (Kementan) yang meminta tambahan anggaran Rp 68 Triliun dalam APBN 2025. Kenaikan anggaran dianggap belum tentu berkontribusi bagi peningkatan produksi pangan.

“Justifikasi Mentan (Menteri Pertanian) menambah anggaran saya pikir tidak rasional mengingat kondisi fiskal kita yang terbatas tahun depan,” kata dia dalam diskusi daring Indef, Selasa 27 Agustus 2024.

Ia juga mengaku ragu dana tambahan mempu berkorelasi positif terhadap produksi pertanian. Berdasarkan catatan Indef, tahun lalu justru produksi beras turun 1,4 persen. Dari mulanya 31,54 juta ton di pada 2022 menjadi hanya hanya 31,01 juta ton pada 2023. Hal serupa terjadi pada komoditas jagung yang tahun lalu menyusut sampai 10,61 persen. Karena itu, Abra menilai masih banyak faktor-faktor lain yg mestinya dioptimalkan kementerian selain usulan menaikkan anggaran.

Merujuk pada nota keuangan RAPBN 2025, memang hampir seluruh anggaran kementerian berkurang. Abra berujar, hal ini tidak lepas dari tantangan fiskal. Dana Kementerian Pertanian tahun ini ditetapkan sebesar Rp 13,3 triliun, sementara tahun depan turun menjadi 7,9 triliun. “Melihat anggaran kementerian lain yang juga dipangkas, apapun dalilnya, sangat berat untuk memenuhi tuntutan ataupun harapan kenaikan Rp 68 triliun,” kata dia.

Tujuan pemanfaatan anggaran untuk cetak sawah baru juga turut dikritik Abra. Ia mengatakan kemungkinan akan digunakan untuk melanjutkan food estate, sementara kemampuan cetak sawah baru atau program tersebut juga masih diragukan. “Ini jadi pertanyaan, mestinya pemerintah bisa menunjukan selama 10 tahun dari piloting pemanfaatan lahan rawa tersebut, sejauh mana keberhasilannya. Baru bicara tambahan anggaran,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan anggaran tambahan Rp 68 triliun pada APBN 2025. Menurut dia, anggaran yang ada saat ini tidak cukup untuk mencapai swasembada pangan seperti yang diimpikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kalau mau swasembada, tambah Rp 68 triliun, kalau enggak, tidak mungkin (tercapai). Itu namanya direncanakan untuk impor," kata Amran ditemui usai rapat di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.

Amran mengatakan jumlah anggaran tambahan yang diajukan Kementeriannya perlu untuk mendukung infrastruktur pertanian dan cetak sawah baru yang ditargetkan 1 juta hektare. Ia mengklaim kementerian saat ini sudah berhasil pelan-pelan menaikkan produksi dari optimalisasi lahan. "Sekarang sudah berjalan 40 ribu optimalisasi lahan, kami kejar 100 ribu sampai akhir tahun, itu sudah 1 per 10 (dari 1 juta)," ujarnya.

Pilihan Editor: Diduga Fasilitasi Kaesang Jet Pribadi, Kekayaan Gang Ye Mencapai Rp 49,6 Triliun