Ketidakpastian Pasar Keuangan Masih Tinggi, Bagaimana Kinerja Perbankan?

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 8 Agustus 2024 10:21 WIB

Ilustrasi OJK / Otoritas Jasa Keuangan. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) kuartal I 2024. LSPI memuat ikhtisar dan analisis kondisi perekonomian domestik hingga global, serta kaitannya dengan perkembangan kinerja, penyaluran kredit atau pembiayaan, serta risiko yang dihadapi perbankan.

"Pada periode laporan, kondisi perekonomian global masih terpengaruh dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi," kata Aman, dikutip Kamis, 8 Agustus 2024.

Dia mengatakan, kondisi tersebut sejalan dengan kondisi di beberapa negara yang masih cukup resilience. Utamanya di Amerika Serikat (AS) dan negara emerging markets. IMF dalam World Economic Outlook (WEO) April 2024 memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2024 tumbuh sebesar 3,2 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Proyeksinya sedikit lebih tinggi dari perkiraan pada WEO Januari 2024 sebesar 3,1 persen yoy. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diproyeksikan tak berubah dari perkiraan sebelumnya di angka 3,2 persen yoy.

Aman menjelaskan, pergerakan dan kondisi pasar keuangan global pada kuartal I 2024 masih dipengaruhi oleh kuda-kuda kebijakan moneter bank sentral AS untuk mempertahankan suku bunga acuannya lebih lama (high for longer). Hal ini sejalan dengan tingkat inflasi yang masih belum mencapai target meski mulai melandai. Kendati demikian, kata dia sejumlah faktor risiko perlu diperhatikan.

"Seperti perkembangan konflik geopolitik di Timur tengah dan Ukraina, serta gangguan jalur perdagangan di laut merah yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan."

Advertising
Advertising

Badan Pusat Statistik sebelumnya melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2024 sebesar 5,11 persen yoy, meningkat dari 5,04 persen yoy pada kuartal IV-2023. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh masih kuatnya konsumsi domestik dan investasi, serta naiknya ekspor dan belanja pemerintah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh investasi, sejalan berlanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah di berbagai wilayah. Kemudian, juga didorong oleh tumbuhnya pengeluaran pemerintah, seiring dengan kenaikan realisasi belanja barang terutama pada rangkaian Pemilu 2024.

Di samping itu, kata Aman ekonomi domestik yang tetap kuat juga tecermin pada indikator perbankan. Pertumbuhan kredit bank umum masih cukup baik, sebesar 12,4 persen yoy. Pertumbuhannya meningkat dari periode yang sama tahun lalu, 9,93 persen yoy.

"Pertumbuhan kredit tersebut dipicu oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang antara lain didorong oleh permintaan yang solid pada pertumbuhan konsumsi dan investasi serta pengeluaran pemerintah," kata Aman.

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) juga masih tumbuh 7,44 persen yoy, meningkat dari 7 persen yoy pada tahun sebelumnya. Hal ini, kata Aman menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan. Kemudian, risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) gross yang turun menjadi sebesar 2,25 persen. Sementara itu, NPL net meningkat menjadi 0,77 persen.

"Ke depan, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah masih tingginya ketidakpastian global," tutur Aman.

Sejalan dengan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, otoritasnya terus mencermati perkembangan volatilitas ekonomi global. Tak ketinggalan, juga mencermati dampaknya terhadap ekonomi domestik dan perbankan Indonesia. Hal tersebut dilakukan seiring dengan pengawasan perbankan agar mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan Indonesia.

"OJK juga meminta bank-bank agar terus memperhatikan aspek kehati-hatian, profesionalisme, inovatif, dan selalu menjaga integritas untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi dan sehat," katanya.

Pilihan Editor: Jokowi jadi Inspektur, Petugas Upacara 17 Agustus Bakal Glamping di IKN

Berita terkait

Masa Kerja Tinggal 3 Bulan Lagi, Bisakah Satgas Judi Online Ungkap Meski Server di Kamboja?

5 jam lalu

Masa Kerja Tinggal 3 Bulan Lagi, Bisakah Satgas Judi Online Ungkap Meski Server di Kamboja?

Judi online menjadi momok dalam beberapa tahun terakhir hingga pemerintah bikin Satgas Judi Online pada Juni 2024 ini. Apa yang sudah dilakukannya?

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Pemberantasan Judi Online Setelah Ramai Dibincangkan Juli hingga Awal Agustus?

1 hari lalu

Apa Kabar Pemberantasan Judi Online Setelah Ramai Dibincangkan Juli hingga Awal Agustus?

Ramai pada Juni hingga awal Agustus, perbincangan ihwal pemberantasan judi online menyurut dalam sebulan terakhir. Bagaimana kabarnya terkini?

Baca Selengkapnya

Pengertian Credit Scoring dan Dampaknya bagi UMKM?

2 hari lalu

Pengertian Credit Scoring dan Dampaknya bagi UMKM?

Credit scoring adalah metode penilaian yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menentukan kelayakan kredit UMKM.

Baca Selengkapnya

Server Indodax Diserang Kelompok Hacker Korea Utara, Bagaimana Nasib Aset Kripto Pengguna?

2 hari lalu

Server Indodax Diserang Kelompok Hacker Korea Utara, Bagaimana Nasib Aset Kripto Pengguna?

Peretasan oleh kelompok hacker asal Korea Utara melumpuhkan layanan Indodax sejak Rabu, 11 September 2024.

Baca Selengkapnya

OJK Jatuhkan Sanksi Pembatasan Usaha ke Jiwasraya dan Berdikari Insurance

3 hari lalu

OJK Jatuhkan Sanksi Pembatasan Usaha ke Jiwasraya dan Berdikari Insurance

Asuransi Jiwasraya dan Berdikari Insurance kena sanksi oleh OJK karena dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan yang ada di bidang perasuransian.

Baca Selengkapnya

Apindo Singgung Akuntabilitas hingga Kompetensi Pemerintah Kelola Dana Publik dalam Program Pensiun Tambahan

4 hari lalu

Apindo Singgung Akuntabilitas hingga Kompetensi Pemerintah Kelola Dana Publik dalam Program Pensiun Tambahan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti empat potensi persoalan di rencana pemerintah dalam program pensiun tambahan yang akan memangkas gaji pekerja untuk iuran. Apa saja?

Baca Selengkapnya

OJK Bubarkan Dana Pensiun Universitas Islam Bandung atas Permohonan Pendiri

4 hari lalu

OJK Bubarkan Dana Pensiun Universitas Islam Bandung atas Permohonan Pendiri

OJK juga telah membubarkan enam dana pensiun sepanjang semester I 2024, di antaranya Dana Pensiun LKBN Antara.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Program Pensiun Tambahan, Apindo: Berdampak ke Daya Beli Masyarakat

4 hari lalu

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Program Pensiun Tambahan, Apindo: Berdampak ke Daya Beli Masyarakat

Apindo meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemotongan gaji untuk program pensiun tambahan.

Baca Selengkapnya

Kominfo Tutup 3 Juta Lebih Situs Judi Online Sejak Pertengahan Juli 2023

4 hari lalu

Kominfo Tutup 3 Juta Lebih Situs Judi Online Sejak Pertengahan Juli 2023

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bawah pimpinan Budi Arie Setiadi sukses menutup lebih dari 3 juta situs judi online (judol) yang beredar di internet

Baca Selengkapnya

Tetapkan 8 Emiten Tak Wajib Bikin Laporan. OJK: Perusahaan-perusahaan Itu Sudah Pailit

4 hari lalu

Tetapkan 8 Emiten Tak Wajib Bikin Laporan. OJK: Perusahaan-perusahaan Itu Sudah Pailit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan delapan perusahaan publik atau emiten yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman. Delapan emiten itu telah pailit.

Baca Selengkapnya