TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 11 Juli 2024 dimulai dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. Dia menyebut PMN yang digelontorkan itu untuk pertama kalinya bersumber dari setoran dividen BUMN, bukan dibiayai oleh utang.

Disusul, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pembangunan ibu kota baru tidak hanya ditujukan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 . Meskipun, saat ini pemerintah memang sedang berfokus untuk pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.

Selanjutnya, ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan upacara di IKN bukan hanya sekadar acara kenegaraan. Namun, menjadi momen pertaruhan bagi kelangsungan proyek itu sendiri.

Berikutnya, jatuhnya industri tekstil Indonesia diduga karena membanjirnya produk impor yang masuk dengan cara tidak legal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memberi contoh, kaus eks luar negeri bisa dijual di pasar hanya Rp 50.000, maka patut diduga barang tersebut masuk dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.

Terakhir, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi termasuk bensin di masyarakat. Selain mengurangi beban anggaran subsidi, rencana itu diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi. Sebagai solusinya, pemerintah sedang menyiapkan bahan bakar nabati yang diklaim lebih ramah lingkungan dari pada bahan bakar minyak berbahan fosil.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Erick Thohir....

<!--more-->

1. 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Erick Thohir Ungkit Setoran Dividen Rp 279,8 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. Dia menyebut PMN yang digelontorkan itu untuk pertama kalinya bersumber dari setoran dividen BUMN, bukan dibiayai oleh utang.

“Ini pertama kali PMN yang didorong Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick Thohir, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Sepanjang 2020–2024, total setoran dividen BUMN ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick Thohir, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Satgas Perencanaan IKN Sebut Pembangunan Ibu Kota Baru Bukan Hanya untuk Upacara 17 Agustus

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pembangunan ibu kota baru tidak hanya ditujukan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Meskipun, saat ini pemerintah memang sedang berfokus untuk pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.

“Kita membangun IKN secara utuh. Apa yang dilakukan untuk 17 Agustus hanya satu milestone (pencapaian) saja,” ujar Imam dalam konferensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang HUT Kemerdekaan di IKN yang digelar virtual, Kamis, 11 Juli 2024.

Imam menjelaskan, pembangunan IKN secara utuh maksudnya membangun IKN dari nol. Hal ini berbeda dengan membangun di IKN. “Kalau membangun di IKN, hanya seperti proyek,” ujar dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Momen Krusial....

<!--more-->

3. Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Momen Krusial, Pertaruhan untuk Keberlanjutan

Pemerintah bakal melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk kali pertama pada 17 Agustus mendatang. Ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan upacara di IKN bukan hanya sekadar acara kenegaraan. Namun, menjadi momen pertaruhan bagi kelangsungan proyek itu sendiri.

"Dunia, terutama komunitas bisnis dan investor, akan mengawasi acara ini untuk menilai kesiapan dan prospek masa depan IKN," ujar Achmad ketika dihubungi Tempo, Rabu malam, 10 Juli 2024. Ia menilai, dunia usaha akan menjadikannya sebagai pertimbangan untuk menanamkan modal.

Artinya, Achmad berujar, keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN bisa mendongkrak daya tarik IKN. Ada harapan seretnya investasi yang masuk ke proyek itu bisa diatasi karena dunia bisnis bakal tertarik untuk merealisasikan. Begitu pun sebaliknya, jika gagal, konsekuensi negatif yang bakal diterima.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Zulhas: Ada Kaus Impor Rp 50 Ribu, Pasti Masuknya Ilegal

Jatuhnya industri tekstil Indonesia diduga karena membanjirnya produk impor yang masuk dengan cara tidak legal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memberi contoh, kaus eks luar negeri bisa dijual di pasar hanya Rp 50.000, maka patut diduga barang tersebut masuk dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.

"Misalnya kaos, itu kalau masuk ke sini, dikenakan (bea masuk) Rp 60.000, jadi kalau ada kaos impor harganya Rp 50.000, nggak mungkin, berarti itu nggak betul cara masuknya," kata Zulkifli saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, 8 JUli 2024.

Oleh karena itu, Kemendag bersama asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) membentuk satuan tugas guna mengatasi barang impor ilegal.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Mengenal Bioetanol, Bahan Bakar Nabati Pengganti....

<!--more-->

5. Mengenal Bioetanol, Bahan Bakar Nabati Pengganti Bensin yang Sedang Disiapkan Pemerintah

Pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi termasuk bensin di masyarakat. Selain mengurangi beban anggaran subsidi, rencana itu diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi. Sebagai solusinya, pemerintah sedang menyiapkan bahan bakar nabati yang diklaim lebih ramah lingkungan dari pada bahan bakar minyak berbahan fosil.

Ada banyak jenis bahan bakar nabati. Yang disebut-sebut pemerintah saat ini adalah bioetanol. Pemerintah akan mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bioetanol bisa mengurangi polusi karena memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih rendah dari BBM.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Demi Proyek Whoosh, PT KAI Tidak Setor Dividen ke Negara