TEMPO.CO, Jakarta - PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,6 triliun untuk pendanaan program pemerintah berupa Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Cadangan pangan ini adalah komoditas gula, daging sapi, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, cabai, bawang merah, ikan kembung, dan daging kerbau.

“Sebagai BUMN Holding pangan, ID Food dibentuk untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Direktur PT RNI, Frans Marganda Tambunan, saat menyampaikan presentasinya kepada Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Selain itu, Frans menyebut ID Food berperan penting sebagai offtaker komoditas pangan melalui jaringan kemitraan seperti petani, peternak dan nelayan. Dari 13 komoditas pangan di Indonesia, ID Food hanya mengelola 10 komoditas.

“PMN tunai yang diajukan akan digunakan untuk membiayai pelaksaan program pemerintah CPP,” kata dia.

Frans menyebut pengajuan PMN ini juga lantaran kondisi di ID Food sedang bermasalah. Dia mengatakan kondisi utang perbankan yang terlalu tinggi pada 2023, mengakibatkan beban bunga Rp 626 miliar tiap tahun. Selain itu, produksi perberasan, DOC, dan sejumlah komoditas lain juga tak tercapai karena kendala operasional dan keterbatasan modal kerja.

“Belum tercapainya efisiensi atas kegiatan operasional perusahaan,” kata dia.

Oleh karena itu, dia mengatakan, PMN tunai ini akan memperkuat BUMN Holding pangan dalam melaksanakan program pemerintah CPP. Selain itu, suntikan dana ini juga akan memperbaiki ekosistem pangan dan mengurangi disparitas harga.

Manfaat bagi masyarakat dan sosial, Frans menyebut akan meningkatkan perekonomian bagi petani, peternak, dan nelayan. “Peningkatan pendapatan pemerintah melalui penerimaan pajak,” ujarnya.

Selain PT RNI, sejumlah BUMN seperti PT Asabri, PT Bio Farma, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Financial Group (IFG) juga mengajukan PMN dalam rapat dengan pendapat di Komisi VI DPR. Adapun, PT Asabri mengajukan Rp 3,61 triliun, PT Bio Farma sebesar Rp 2,21 triliun, dan PT IFG sebesar Rp 3 triliun.

Pilihan Editor: Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus, Anggota DPR: Laksanakan Melalui Revisi Perpres 191