Hutama Karya Minta Tambahan PMN Rp1 Triliun untuk Pembangunan Tol Trans Sumatera

Selasa, 2 Juli 2024 11:34 WIB

Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yaitu jalan tol Indralaya-Prabumulih. ANTARA/HO-Corcom PT Hutama Karya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hutama Karya (Persero) meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun. Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, mengatakan anggaran dari cadangan investasi tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan jalan tol ruas Palembang-Betung.

Budi mengatakan urgensi dari penambahan PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam rangka melanjutkan pelaksanaan percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

“Untuk melanjutkan pengusahaan ruas jalan tol Palembang-Betung dan meningkatkan konektivitas jalan tol Trans Sumatera dari Bakaheuni hingga Jambi,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Senayan, Selasa, 2 Juli 2024.

Selain meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, penambahan PMN juga diyakini dapat meningkatkan potensi penerimaan fiskal dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2024, pembangunanan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.854 kilometer dibagi menjadi empat tahap. Untuk tahap 1 sampai saat ini terdapat 9 ruas jalan dan telah beroperasi secara penuh, sisanya sebagian akan beroperasi dan sedang konstruksi, ditargetkan selesai pada tahun ini.

Advertising
Advertising

Tahap dua yang menghubungkan Palembang dan Pekanbaru, sementara tahap tiga merupakan ruas berkelanjutan dan akan menghubungkan Pekanbaru hingga Aceh.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga Mei 2024, pemerintah telah menyalurkan Rp18 Triliun kepada PT Hutama Karya. Badan Usaha Milik Negara tersebut menerima suntikan dana terbesar dari total realisasi pembiayaan investasi saat ini.

Bendahara negara mengatakan PMN tersebut digunakan untuk membangun jalan tol Sumatera tahap 1 dan 2 terutama untuk ruas Kayu Agung-Palembang-Betung. Sri Mulyani berharap Direksi Hutama Karya menjelaskan kepada masyarakat terkait anggaran ini. “Agar masyarakat memahami bahwa pembangunan jalan tol digunakan dari dana pajak dan berbagai penerimaan APBN,” ujarnya dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.

Pilihan Editor: Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, PDN Belum Normal Layanan Sameday Passport di Soekarno-Hatta Tutup

Berita terkait

Mayat Pegawai Koperasi Dicor di Toko, Polisi Periksa Istri Tersangka Utama

10 jam lalu

Mayat Pegawai Koperasi Dicor di Toko, Polisi Periksa Istri Tersangka Utama

Kasus mayat dicor ini terungkap setelah aparat Polrestabes Palembang mengusut laporan orang hilang

Baca Selengkapnya

Polisi Sita 45 Kg Sabu Senilai Rp 45 Miliar di RS Fatmawati

2 hari lalu

Polisi Sita 45 Kg Sabu Senilai Rp 45 Miliar di RS Fatmawati

Dari 45 kilogram tersebut, sabu itu dipisah menjadi 45 bungkus paket.

Baca Selengkapnya

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

2 hari lalu

Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Dapat PMN Rp 1,5 Triliun, PT Pelni akan Tambah 3 Kapal Penumpang

2 hari lalu

Dapat PMN Rp 1,5 Triliun, PT Pelni akan Tambah 3 Kapal Penumpang

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni mendapat PMN dari Cadangan Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1,5 triliun.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Tambahan PMN untuk 16 BUMN, Berikut Rinciannya

3 hari lalu

DPR Sahkan Tambahan PMN untuk 16 BUMN, Berikut Rinciannya

Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan menyepakati tambahan PMN bagi 16 BUMN tahun ini. Ada PT Pelni dan Hutama Karya.

Baca Selengkapnya

DPR Sepakati Berikan Tambahan PMN Rp5 Triliun untuk LPEI, Setengah Jumlahnya dari Usulan Sri Mulyani

3 hari lalu

DPR Sepakati Berikan Tambahan PMN Rp5 Triliun untuk LPEI, Setengah Jumlahnya dari Usulan Sri Mulyani

Masalah penyimpangan pemberian fasilitas kredit LPEI mulai santer diberitakan sejak Sri Mulyani Indrawati melaporkannya kepada Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Bio Farma Minta PMN Aset Bangunan Kemenkes Senilai Rp 68 Miliar untuk Kembangkan Vaksin

3 hari lalu

Bio Farma Minta PMN Aset Bangunan Kemenkes Senilai Rp 68 Miliar untuk Kembangkan Vaksin

Bio Farma meminta PMN nontunai dari inbreng aset BMN yang merupakan bangunan bekas pengembangan vaksin flu burung oleh Kemenkes.

Baca Selengkapnya

DPR Pertanyakan Sri Mulyani Usulkan PMN untuk Badan Bank Tanah yang Pernah Ditolak

4 hari lalu

DPR Pertanyakan Sri Mulyani Usulkan PMN untuk Badan Bank Tanah yang Pernah Ditolak

Komisi XI DPR RI mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kembali mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Badan Bank Tanah.

Baca Selengkapnya

Satu Pelaku Pembunuhan Pegawai Koperasi di Palembang Masih Buron

4 hari lalu

Satu Pelaku Pembunuhan Pegawai Koperasi di Palembang Masih Buron

Satu dari tiga pelaku pembunuhan pegawai koperasi yang mayatnya dicor di dalam distro Palembang masih buron.

Baca Selengkapnya

DPR Pertanyakan Alasan Pemerintah Mau Suntik PMN bagi BUMN Bermasalah

5 hari lalu

DPR Pertanyakan Alasan Pemerintah Mau Suntik PMN bagi BUMN Bermasalah

Sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mempertanyakan alasan Kemenkeu mengajukan PMN bagi BUMN dan lembaga yang bermasalah, seperti PT Bio Farma, Badan Bank Tanah, serta LPEI.

Baca Selengkapnya