Apa itu Pusat Data Nasional yang Terkena Ransomware?

Reporter

Andika Dwi

Editor

Grace gandhi

Selasa, 25 Juni 2024 20:41 WIB

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian memastikan Pusat Data Nasional (PDN) sudah diretas. Peretas diduga menggunakan jenis virus atau Ransomware terbaru untuk menyerang peladen (server) pemerintah yang mengatur secara nasional data kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda).

“Kami sampaikan bahwa insiden Pusat Data Nasional sementara ini merupakan serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cipher Ransomware,” kata Hinsa setelah konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.

Lantas, Apa itu Pusat Data Nasional?

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan dengan sistem bagi pakai oleh instansi pusat dan pemda serta saling terhubung.

“Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu,” bunyi Pasal 27 ayat (5) Perpres tersebut.

Advertising
Advertising

Berdasarkan perencanaan dan studi kelayakan, PDN berstandar global Tier-IV akan dibangun di empat lokasi, yaitu di wilayah Jabodetabek; Batam; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT); dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Tahap pertama pembangunannya dilakukan di Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan penyiapan lahan di Nongsa Digital Park Batam, Kepulauan Riau.

Selanjutnya: Sementara dalam proses pembangunan, Kominfo turut menyelenggarakan PDN Sementara....

<!--more-->

Fungsi Pusat Data Nasional

Sementara dalam proses pembangunan, Kominfo turut menyelenggarakan PDN Sementara yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh instansi. Penyediaan Pusat Data Nasional Sementara itu disebut agar proses migrasi data dari instansi pemerintah dapat berjalan secara bertahap.

Layanan PDN Sementara terdiri atas layanan komputasi awan pemerintah, integrasi dan konsolidasi pusat data instansi pemerintah pusat dan daerah (IPPD) ke PDN, perangkat lunak berpemilik dan perangkat lunak sumber terbuka guna mendukung pelaksanaan aplikasi umum atau khusus SPBE, serta teknologi yang mendukung big data dan kecerdasan buatan (AI) bagi IPPD.

Penggunaan Pusat Data Nasional diklaim menjadi rekomendasi terbaik bagi penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintahan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- Efisiensi belanja dengan mengurangi duplikasi belanja.
- Mempercepat konsolidasi data nasional.
- Integrasi pelayanan publik nasional.

- Menjamin keamanan informasi atau data serta kedaulatan data negara dan pribadi warga negara Indonesia (WNI).

Proyek Pusat Data Nasional dibiayai melalui program bantuan Pemerintah Prancis sebesar 85 persen serta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) rupiah murni sebesar 15 persen. Adapun total nilai kontraknya mencapai 164,6 juta euro atau sekitar Rp 2,6 triliun (kurs Rp 16.000).

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pembangunan PDN di Cikarang berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada September mendatang. Budi Arie menyebut progres pembangunannya memang masih kecil, yaitu 20 persen, tetapi dia optimistis penyediaan salah satu infrastruktur digital itu bisa selesai tepat waktu.

“Tadi saya sudah rapatkan soal ini. Rencananya, September 2024 sudah diresmikan itu PDN di Cikarang. Dari rencana tiga PDN di Cikarang, Batam, dan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara, yang diresmikan lebih dulu itu di Cikarang,” ucap Budi Arie di Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan pada Senin, 12 Juni 2023 menyebutkan, PDN Batam diprediksi rampung pada 2025. Sementara Pusat Data Nasional IKN masih dalam fase perencanaan dan telah melewati tahapan analisis lahan, sedangkan PDN lainnya di Labuan Bajo tengah dikaji.

ANDIKA DWI | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Rupiah Sore Ini Ditutup Menguat, Analis Prediksi Besok Kembali Naik di Rentang 16.320 - Rp 16.400

Berita terkait

Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

16 jam lalu

Tindaklanjuti Perintah Presiden Jokowi, Kemenpan RB Temui KPK

Kemenpan RB bersama KPK melakukan MoU sebagai upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan lebih kredibel, serta berdampak.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

16 jam lalu

Terkini: Jokowi Klaim Pemindahan IKN Kehendak Rakyat; KKP Tetap Jalan Terus Ekspor Pasir Laut

Presiden Jokowi menekankan bahwa keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara telah mengikuti aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya

KIM Pastikan Prabowo Bakal Lanjutkan Megaproyek IKN

17 jam lalu

KIM Pastikan Prabowo Bakal Lanjutkan Megaproyek IKN

Anggaran IKN mengalami penurunan dalam RAPBN 2025 atau untuk era pemeritahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Klaim Jokowi Pemindahan IKN Kehendak Rakyat, Berikut Serba-serbi Masalah IKN

21 jam lalu

Klaim Jokowi Pemindahan IKN Kehendak Rakyat, Berikut Serba-serbi Masalah IKN

Jokowi klaim bahwa pemindahan ibu kota negara dan pembangunan IKN merupakan kehendak rakyat. Apa saja masalah yang melingkupi IKN?

Baca Selengkapnya

Terkini: Utang Perusahaan Media Milik Bakrie Rp 8,79 Triliun, Ekonom Sebut Kelas Menengah Rentan Jadi Miskin

1 hari lalu

Terkini: Utang Perusahaan Media Milik Bakrie Rp 8,79 Triliun, Ekonom Sebut Kelas Menengah Rentan Jadi Miskin

Empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie bisa terancam pailit. Sebanyak 12 kreditur menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

1 hari lalu

Presiden Jokowi Sebut IKN Kehendak Rakyat, 5 Kritik Pengamat untuk Mega Proyek Tersebut

Jokowi klaim proyek IKN di Kalimantan Timur bukanlah keputusan Presiden saja melainkan keputusan seluruh rakyat. Sejumlah kritik untuk IKN muncul.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api

Akademisi Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai bandara di IKN tak layak jika akan difungsikan sebagai bandara komersil.

Baca Selengkapnya

Jokowi Berkali-kali Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Digagas Sejak Era Sukarno

1 hari lalu

Jokowi Berkali-kali Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Digagas Sejak Era Sukarno

Jokowi mengatakan ide pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta bukanlah hal baru, sudah ada sejak era Presiden Sukarno.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bilang Keputusan Pindah IKN dari Seluruh Rakyat Bukan Mau Presiden Saja, Tapi Survei Berkata Lain

1 hari lalu

Jokowi Bilang Keputusan Pindah IKN dari Seluruh Rakyat Bukan Mau Presiden Saja, Tapi Survei Berkata Lain

Jokowi sebut keputusan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN disetujui seluruh rakyat melalui DPR. Survei bilang lain.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Cara Kaesang dan Gibran Jawab Olok-olok Jokowi dan Dampak PKPU ke Bisnis Grup Bakrie

1 hari lalu

Terpopuler: Cara Kaesang dan Gibran Jawab Olok-olok Jokowi dan Dampak PKPU ke Bisnis Grup Bakrie

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 26 September 2024, dimulai dari cara Kaesang dan Gibran menjawab olok-olok yang dialamatkan ke Jokowi.

Baca Selengkapnya