TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat mengecam pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang akan menyosialisasikan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera berencana memungut 3 persen dari penghasilan pekerja untuk Tapera.

“Bikin kami marah. Pemerintah bukannya mendengar kegelisahan dan kemarahan buruh malah ngebet sosialisasi Tapera,” kata Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta saat dihubungi pada Rabu, 19 Juni 2024.

Sidarta, yang juga Wakil Ketua Umum FSP LEM SPSI, menyebut pungutan untuk Tapera ini akan membebani buruh karena sudah banyak terpotong penghasilan mereka. Dia menyebut penghasilan buruh saat ini telah dipotong untuk BPJS Kesehatan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan aneka potongan lainnya.

Oleh karena itu, Sidarta menyebut potongan Tapera ini hanya modus bagi pemerintah untuk memungut pendapatan dari masyarakat. “Saya tahu pemerintah banyak utang jatuh tempo atas kesalahannya sendiri dalam mengelola pemerintahan, pas butuh dana segar untuk bayar utang masak harus dibebankan kepada pekerja dan buruh,” kata dia.

Selanjutnya: Tak hanya itu, Sidarta menyebut organisasinya juga akan berunjuk rasa....

<!--more-->

Tak hanya itu, Sidarta menyebut organisasinya juga akan berunjuk rasa di di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat untuk meminta dukungan agar penolakan terhadap PP Tapera ini didengar pemerintah. Dia menyebut aksi yang digelar pada Kamis, 20 Juni 2024 ini melibatkan serikat pekerja dan buruh di Jawa Barat.

“Untuk meminta dukungan pembatalan Tapera, bukan ditunda. Aksi ini bakal digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia,” kata Sidarta. Meski demikian, dia menyebut belum bisa memastikan akan ada berapa buruh dan pekerja yang akan mengikuti aksi damai ini.

Sepekan aksi di Jawa Barat, Sidarta menyebut, PSP LEM SPSI juga akan berunjuk rasa secara massal di Jakarta. Tujuannya meminta pemerintah mencabut dan membatalkan PP Tapera.

Sidarta menyebut aksi di Jakarta ini akan lebih besar dari unjuk rasa di daerah. “Jumlah buruh yang lebih besar di Jakarta karena pemerintah tidak menggubris kemarahan buruh,” kata dia.

Menaker Ida sebelumnya menyebut akan fokus sosialisasi Tapera kepada pekerja dan pemberi kerja sepanjang tahun ini. Dalam sosialisasi ini, Ida menyebut akan melibatkan LKS Tripnas. "Kami sedang public hearing karena sebenarnya waktu implementasi program Tapera masih panjang. Sampai akhir 2024, kami masih akan mendengarkan pandangan para pekerja dan pemberi kerja," kata Ida di kompleks parlemen pada Kamis, 12 Juni 2024.

Pilihan Editor: Sandiaga Sebut Bebas Visa untuk Tarik Minat Wisatawan Mancanegara: Indonesia Sejak Pandemi Belum Berubah