TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus angkat bicara soal target setoran dividen BUMN yang dipatok Menteri Erick Thohir pada tahun ini sebesar Rp 85 triliun. Menurut dia, target dividen sebetulnya bukan ukuran utama dalam menilai kinerja perusahaan pelat merah.

Yang jauh lebih penting untuk menilai kinerja, menurut Yunus, adalah tren penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN. Selain itu, target dividen tersebut juga harus dijawab dengan evaluasi dan tata kelola BUMN yang baik.

“Tantangan pencapaian target dividen itu harus dijawab dengan evaluasi sistem, tata kelola BUMN agar lebih profesional,” kata Yunus ketika dihubungi, Ahad, 9 Juni 2024.

Ia lalu menggarisbawahi target setoran dividen hanya bisa dicapai dengan meningkatkan kinerja pengawasan di BUMN dan memecat para komisaris yang tak jelas latar belakang profesionalismenya.

“Siapkan skema insentif kepada BUMN agar tidak rugi saat melaksanakan pekerjaan penugasan dari pemerintah,” kata dia.

Soal para komisaris titipan di BUMN ini, menurut dia, hanya membebani kinerja perusahaan jika tak ada evaluasi menyeluruh. “Pecat komisaris-komisaris BUMN dengan latar belakang profesionalisme yang tidak jelas dan hanya titipan partai politik."

Pernyataan Yunus menanggapi target setoran dividen sebesar Rp 85 triliun yang disebutkan oleh Menteri BUMN saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 8 Juni 2024. Angka itu melampaui dari realisasi dividen pada tahun 2023 sebesar Rp 81 triliun.

Erick Thohir Sebut Bersih-bersih BUMN Akan Diteruskan

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan keberhasilan pencapaian target dividen selama ini karena sejumlah transformasi yang dilakukan. "Kita merencanakan pada 2024 itu dividen ditargetkan sebesar Rp 85 triliun atau naik dari Rp 81 triliun (dividen 2023)," ujarnya.

Capaian tersebut juga merupakan buah dari kolaborasi yang baik antarpihak. Erick menyebut peran penting Komisi VI DPR yang selalu mengawal dan mendukung program BUMN menjadi contoh.

Selain itu, ada pula peran dari kerja sama kementerian dan lembaga lain, serta direksi dan komisaris BUMN yang bekerja keras melakukan transformasi. Juga komitmen semua tim di Kementerian BUMN untuk mewujudkan target.

Erick memastikan program bersih-bersih BUMN terus berjalan bersama aparat penegak hukum atau APH. "Tadi seperti disampaikan teman-teman di Komisi VI, meski 90 persen ini kasus lama, tapi kami berkomitmen untuk melakukan bersih bersih BUMN terhadap oknum-oknum tanpa pandang bulu bersama pihak kejaksaan, KPK dan Kepolisian,“ kata Erick.

Dividen BUMN Lebih Besar Dibanding PMN, Laba Tunai 2023 Rp 292 Triliun

Erick Thohir sebelumnya menyebut proporsi dividen BUMN lebih besar dibandingkan penyertaan modal negara (PMN), yaitu sebesar 55 persen dan 45 persen. Proporsi itu, jelas Erick, berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan itu sesuai dengan target Kementerian BUMN yang menginginkan dividen lebih besar dari PMN.

"Seperti sebelumnya, kumulatif antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividennya, kurang lebih proporsinya 55 persen dibandingkan 45 persen," kata Erick di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Erick menyampaikan sebaran realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp 226,1 triliun. Rinciannya, Rp 27 triliun pada 2020, Rp 68,9 triliun pada 2021, Rp 53,1 triliun pada 2022, Rp 35,3 triliun pada 2023, dan Rp 41,8 triliun pada 2024.

Selanjutnya, realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp 279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp 39,7 triliun pada 2022, Rp 81,2 triliun pada 2023, Rp 85,5 triliun pada 2024.

"Total kontribusi kita kepada pendapatan negara dari dividen, pajak, PNBP, ini kurang lebih sudah mencapai 20 persen. Jadi dari total pendapatan negara 100 persen, kontribusi kita itu kurang lebih 20 persen," ujarnya.

Tak hanya dividen, Erick menyebut laba konsolidasi BUMN pada 2023 juga akan mencapai Rp 309 triliun (Rp 292 triliun tunai) atau lebih tinggi dari 2021 yang sebesar Rp125 triliun dan 2022 sebesar Rp254 triliun. Erick mengatakan, total laba konsolidasi BUMN pada 2022 yang mencapai Rp309 triliun disebabkan ada laba non-cash senilai Rp 55,7 triliun dari hasil restrukturisasi Garuda Indonesia.

"Kalau kita lihat untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cash-nya ini Rp 292 triliun, artinya ada kenaikan cukup signifikan hampir Rp 38 triliun lebih kalau kita apple to apple secara cash-nya," ucap Erick.

ADIL AL HASAN | SAVERO

Pilihan Editor: Erick Thohir Usulkan PMN 2025 Rp44 T, Hutama Karya Dapat Terbanyak