Terpopuler: Kekayaan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang Batalkan Kenaikan UKT, Prabowo Tunjuk Keponakannya Masuk Tim Sinkronisasi

Reporter

Editor

Grace gandhi

Senin, 3 Juni 2024 06:00 WIB

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu malam, 2 Juni 2024 dimulai dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memutuskan untuk membatalkan sementara kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN).

Disusul, Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk keponakannya, yakni Thomas Djiwandono, atau akrab disapa Tommy, menjadi bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan saat ini ke pemerintahan baru. Dalam tim yang diketuai Sufmi Dasco Ahmad itu, Tommy didapuk mengurusi bidang ekonomi dan keuangan.

Selanjutnya, pemerintah, melalui PP Nomor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Tapera, akan memungut iuran 3 persen dari penghasilan pekerja.

Berikutnya, tepat 140 hari lagi presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) akan dilantik. Keduanya akan resmi bekerja memimpin negara mulai 20 Oktober 2024.

Terakhir, sebelum ramai soal pemotongan gaji pekerja untuk tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera belakangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut pada 2021 lalu.

Advertising
Advertising

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Segini Harta Kekayaan Nadiem Makarim, Mendikbudristek yang....

<!--more-->

1. Segini Harta Kekayaan Nadiem Makarim, Mendikbudristek yang Akhirnya Batalkan Kenaikan UKT

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memutuskan untuk membatalkan sementara kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN).

Keputusan ini diambil Nadiem berdasarkan hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pengumuman pembatalan ini dilakukan Nadiem di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024.

“Saya berharap, calon mahasiswa baru agar diberitahukan mengenai kebijakan terakhir pembatalan kenaikan UKT. Jika tidak jadi mengundurkan diri, perlu diterima kembali,” ucap Nadiem, Senin.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Prabowo Tunjuk Keponakannya Thomas Djiwandono Masuk Tim Sinkronisasi, TKN: karena Rekam Jejaknya Mengelola Keuangan

Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk keponakannya, yakni Thomas Djiwandono, atau akrab disapa Tommy, menjadi bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan saat ini ke pemerintahan baru. Dalam tim yang diketuai Sufmi Dasco Ahmad itu, Tommy didapuk mengurusi bidang ekonomi dan keuangan.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menyebut penunjukan ini atas dasar rekam jejak yang dimiliki Tommy. Dia menyatakan, Prabowo memang sangat mempercayai Tommy mengelola keuangan, seperti keuangan Partai Gerindra dan kampanye.

"Setahu saya, Mas Tommy memang yang selama ini dipercaya Pak Prabowo mengelola keuangan Gerindra dan kampanye beliau," ujar Dradjad kepada Tempo pada Ahad, 2 Juni 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Tolak Angkutan Online Dikenai Pungutan Tapera, Serikat Pekerja Angkutan....

<!--more-->

3. Tolak Angkutan Online Dikenai Pungutan Tapera, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia: Sangat Memberatkan

Pemerintah, melalui PP Nomor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Tapera, akan memungut iuran 3 persen dari penghasilan pekerja.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, mengatakan organisasinya menolak PP Tapera itu. Dia menyebut aturan itu akan membebani pekerja angkutan online seperti ojek, taksi, dan kurir.

“SPAI menolak Tapera karena potongan sebesar 3 persen dari upah sangat memberatkan pekerja angkutan online seperti taksol, ojol, dan kurir di tengah kenaikan harga barang-barang,” kata Lily saat dihubungi pada Ahad, 2 Juni 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Siapa Menteri Keuangan Prabowo-Gibran? Ini Kata TKN dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi

Tepat 140 hari lagi presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) akan dilantik. Keduanya akan resmi bekerja memimpin negara mulai 20 Oktober 2024.

Hingga saat ini, belum ada informasi pasti yang disampaikan oleh tim, sosok-sosok mana yang akan mengisi kursi menteri sebagai pembantu presiden, termasuk Menteri Keuangan atau Menkeu.

Selama ini, sejumlah nama-nama dikabarkan menjadi kandidat Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati. "Saya rasa Pak Prabowo sudah memiliki gambaran, tapi beliau yang mengetahuinya," kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Juni 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. 2021, BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera....

<!--more-->

5. 2021, BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Dapat Pengembalian Dana Tapera Rp 567,5 Miliar

Sebelum ramai soal pemotongan gaji pekerja untuk tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera belakangan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut pada 2021 lalu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu dilakukan BPK khususnya untuk memeriksa pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021. Pemeriksaan itu dilakukan di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Secara keseluruhan, laporan bernomor 202/LHP/XVI/l2/2021 tertanggal 31 Desember 2021 itu membeberkan lima hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: 66 Persen Calon Haji Telah Diberangkatkan dari Enam Bandara Angkasa Pura II

Berita terkait

Disebut Diusulkan Jadi Menteri Kominfo, Meutya Hafid: Tidak Terlibat Pembentukan Kabinet

1 jam lalu

Disebut Diusulkan Jadi Menteri Kominfo, Meutya Hafid: Tidak Terlibat Pembentukan Kabinet

Meutya Hafid tidak ingin berkomentar lebih banyak terkait pembahasan soal usulan dirinya menjadi menteri di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

OJK Akan Buka Lowongan Pengawas Kripto

2 jam lalu

OJK Akan Buka Lowongan Pengawas Kripto

OJK akan punya tugas tambahan, yaitu mengawasi transaksi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan perdagangan kripto.

Baca Selengkapnya

Amphuri Usul Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah: Syarat Menteri Mampu Bahasa Arab dan Inggris, Ini Alasannya

2 jam lalu

Amphuri Usul Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah: Syarat Menteri Mampu Bahasa Arab dan Inggris, Ini Alasannya

Amphuri usul Prabowo bentuk Kementerian Haji dan Umrah, syarat menteri harus cakap bahasa Arab dan Inggris. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

13 jam lalu

Kata Partai Demokrat jika AHY Ditunjuk Jadi Menko di Kabinet Prabowo

Demokrat menyatakan AHY menjadi prioritas utama partai untuk ditugaskan membantu jalannya pemerintahan Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Bahlil Enggan Ungkap Nama Calon Menteri dari Golkar, Sempat Singgung Nusron Wahid

14 jam lalu

Bahlil Enggan Ungkap Nama Calon Menteri dari Golkar, Sempat Singgung Nusron Wahid

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia masih enggan mengungkap nama-nama kadernya yang diajukan sebagai menteri di kabinet Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Perseteruan Kadin Berlanjut, Kubu Anindya Bakrie Bantah Arsjad Rasjid: Tidak Ada Munas setelah Pelantikan Prabowo

16 jam lalu

Perseteruan Kadin Berlanjut, Kubu Anindya Bakrie Bantah Arsjad Rasjid: Tidak Ada Munas setelah Pelantikan Prabowo

Perseteruan di tubuh Kadin terus berlanjut. Kubu Anindya Bakrie bantah pernyataan Arsjad Rasjid bahwa akan ada Munas setelah pelantikan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Polarisasi Penyerapan Tenaga Kerja, Seperti Apa Strategi Kemenaker di Pemerintahan Prabowo-Gibran

17 jam lalu

Polarisasi Penyerapan Tenaga Kerja, Seperti Apa Strategi Kemenaker di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnkaer) merumuskan kebijakan ketenagakerjaan nasional di pemerintahan Prabowo-Gibran. Seperti apa?

Baca Selengkapnya

Jokowi Mengaku Tak Urus Kabinet Prabowo-Gibran: Hak Prerogatif Presiden

19 jam lalu

Jokowi Mengaku Tak Urus Kabinet Prabowo-Gibran: Hak Prerogatif Presiden

Jokowi menegaskan bahwa pembahasan mengenai kabinet adalah hak prerogatif dari presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Rumusan Kabinet dan Nomenklatur Pemerintahan Prabowo Masih Dinamis

22 jam lalu

Gerindra Sebut Rumusan Kabinet dan Nomenklatur Pemerintahan Prabowo Masih Dinamis

Kabinet pemerintahan Prabowo nantinya disinyalir menjadi kabinet pemerintahan dengan jumlah kementerian lebih banyak.

Baca Selengkapnya

Dubes AS: Kami Siap Bekerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo

22 jam lalu

Dubes AS: Kami Siap Bekerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo

Dubes AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir buka suara soal hubungan Amerika dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya