Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Siapa Menteri Keuangan Prabowo-Gibran? Ini Kata TKN dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat 140 hari lagi presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) akan dilantik. Keduanya akan resmi bekerja memimpin negara mulai 20 Oktober 2024. 

Hingga saat ini, belum ada informasi pasti yang disampaikan oleh tim, sosok-sosok mana yang akan mengisi kursi menteri sebagai pembantu presiden, termasuk Menteri Keuangan atau Menkeu. 

Selama ini, sejumlah nama-nama dikabarkan menjadi kandidat Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati. "Saya rasa Pak Prabowo sudah memiliki gambaran, tapi beliau yang mengetahuinya," kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Juni 2024. 

Hal sama juga dituturkan oleh Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan saat ini presiden terpilih baru fokus pada program-program janji kampanye. 

"Yang kedua, melakukan sinkronisasi untuk pemerintahan ke depan. Terutama di bidang ekonomi keuangan, SDM (sumber daya manusia) dan sinkronisasi nomenklatur kementerian," kata Dasco kepada Tempo. 

Oleh karena itu, kata dia, tim belum memutuskan sosok atau pos kementerian yang akan diisi. "Sehingga, belum ada nama Menkeu yang dibicarakan. Saya gak tahu kalau kemudian Pak Prabowo sudah mempunyai gambaran, karena itu belum pernah dibicarakan."

Selanjutnya: Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri pernah membocorkan nama-nama....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sikap PDIP setelah Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

5 menit lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi ANTARA/ I.C.Senjaya
Sikap PDIP setelah Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

PDIP tidak ingin tergesa-gesa dalam mengusung bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024.


Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

3 jam lalu

Ilustrasi adonan roti. Tabloidbintang
Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.


Rangkap Jadi Bappilu dan Komisaris PLN, Andi Arief Akan Mundur dari Partai Demokrat?

3 jam lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief berpose di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Rangkap Jadi Bappilu dan Komisaris PLN, Andi Arief Akan Mundur dari Partai Demokrat?

Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan komisaris di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero).


Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harus 6 sampai 7 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

4 jam lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harus 6 sampai 7 Persen untuk Keluar dari Middle Income Trap

Menko Airlangga memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus 6-7 persen jika ingin keluar dari kategori negara middle income trap. Pertumbuhan Ekonomi selama ini stagnak di kisaran 5 persen


Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

5 jam lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyapa wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. KPK memeriksa politisi Partai Demokrat itu sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp200 miliar yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, dan Orang Dekat Prabowo Jabat Komisaris di BUMN, Budi Arie: Politik Memang Seperti Itu

Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan politkus Partai Demokrat Andi Arief ditunjuk menjadi Komisaris Utama dan Komisaris PT PLN (Persero).


Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

6 jam lalu

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Menurut Luhut, pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office, agar selesai sebelum masa transisi pemerintahan.


Ekonom BCA Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Harus Tumbuh Minimal 6 Persen untuk Bebas dari Middle Income Trap

7 jam lalu

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan
Ekonom BCA Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Harus Tumbuh Minimal 6 Persen untuk Bebas dari Middle Income Trap

Kepala Ekonom BCA David Sumual menganalisis, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi setidaknya 6 persen untuk bisa keluar dari middle income trap.


Prabowo Beri Rekomendasi Jadi Bakal Calon Bupati Bogor, Wasekjen Gerindra Respons Begini

9 jam lalu

Bakal Calon Bupati Bogor dari Partai Gerindra Rudy Susmanto di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/7/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Prabowo Beri Rekomendasi Jadi Bakal Calon Bupati Bogor, Wasekjen Gerindra Respons Begini

Prabowo memberi rekomendasi ke Wasekjen Gerindra Rudy Susmanto sebagai bakal calon Bupati Bogor. Apa respons Rudy?


Serba-serbi Harlah PKB ke-26: Jokowi-Prabowo-Zulhas Absen dan Anies Tak Diundang

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Serba-serbi Harlah PKB ke-26: Jokowi-Prabowo-Zulhas Absen dan Anies Tak Diundang

Jokowi, Prabowo, dan Zulhas dipastikan absen pada perayaan Harlah ke-26 PKB hari ini. Sementara Anies tak diundang. Apa alasannya?


Luncurkan Simbara, Luhut Klaim Negara Bisa Dapat Royalti hingga Rp 10 Triliun Per Tahun

19 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024.Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luncurkan Simbara, Luhut Klaim Negara Bisa Dapat Royalti hingga Rp 10 Triliun Per Tahun

Pemerintah luncurkan Simbara dengan perluasan pada komoditas nikel dan timah. Luhut klaim bisa hasilkan royalti hingga Rp 10 triliun per tahun.