Berita Terkini Ekbis: Bagaimana Kebijakan Tapera untuk Ojol, Seperti Apa Potensi Fraud dari Program Sarapan Bergizi Prabowo?
Editor
Aisha Shaidra
Sabtu, 1 Juni 2024 06:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Terkini Ekonomi Bisnis sampai Sabtu pagi, 1 Juni 2024 masih ramai seputar iuran Tabungan Perumahan Rakyat. Dimulai dari pemerintah masih mengkaji penerapan tapera bagi pekerja seperti pengemudi ojek online. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pastikan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera tak ada hubungannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selanjutnya, untuk mengatasi judi online, pakar meminta Kominfo untuk ambil langkah bijak ketimbang beri ancaman pencabutan izin kepada ISP dan media sosial yang belum kooperatif untuk blokir judi online.
Rencana Prabowo untuk mengadakan program makan siang gratis belakangan berubah menjadi program sarapan bergizi. Pakar menilai, dari segi sosial-ekonomi, sarapan gratis dapat menjadi opsi bagi anak dari keluarga miskin memperoleh nutrisi yang cukup. Namun dari beberapa benefit yang ada, Prabowo-Gibran mesti cermat untuk menghindari potensi fraud dari kebijakan tersebut.
Berikut rangkuman berita terkini:
1. Kemnaker Masih Bahas Kriteria Peserta Tapera Khusus Ojol
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan kementeriannya belum bisa memastikan apakah pekerja ojek online (ojol) bakal masuk kriteria peserta dari program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
Indah mengungkap, hingga kini, belum ada regulasi teknis yang mengatur soal kepesertaan tentang ojol. Namun, ia berencana akan membahas aturan itu dalam merumuskan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). "Kami masih public hearing," ucapnya, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.
Indah memastikan pihaknya kini sedang mengharmonisasikan Permenaker Perlindungan bagi ojol da platform digital workers. "Penting atau urgent enggak mereka ini, masuk skema Tapera. Jadi kalau sekarang, belum bisa saya jawab," ucapnya. Lengkapnya bisa baca di sini.
Berikutnya soal Kominfo ancam cabut izin ISP...
<!--more-->
2. Pakar Nilai Kominfo Ancam Cabut Izin ISP dan Media Sosial yang Belum Blokir Judi Online Kurang Bijak
Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menyarankan pemerintah bekerja sama dengan provider layanan internet (ISP) dan platform media sosial untuk memblokir link permainan judi online.
Menurut Pratama, ancaman pencabutan izin kepada ISP yang tidak mau kooperatif merupakan langkah kurang bijak. “Tindakan ini sebetulnya bukanlah sebuah langkah yang bijak, karena tugas ISP adalah melayani pelanggan yang membutuhkan akses ke internet yang tidak semuanya adalah penjudi online,” ucapnya melalui pesan WhatsApp, Kamis, 30 Mei 2024.
Pratama menilai, selama ini ISP sudah berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan berbagai pemblokiran yang diminta. Mereka bahkan tidak memiliki tim seperti Kominfo yang bisa terus menerus mengawasi konten negatif, serta membedakan konten itu dengan konten umum. Baca lengkapnya di sini.
3. Moeldoko Sebut Dana Tapera Bukan untuk Program Makan Siang Gratis, Apalagi IKN
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pastikan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera tak ada hubungannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tabungan para pekerja yang berpenghasilan rendah itu menurutnya tidak akan dimasukkan ke kas negara untuk program pemerintah.
Moeldoko menepis dugaan dari masyarakat yang khawatir, potongan upah untuk Tapera bakal digunakan untuk program pemerintahan ke depan. “Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, tidak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan siang gratis, apalagi untuk IKN. Semuanya sudah ada anggarannya,” ucap dia di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Detailnya bisa Anda baca di sini.
Seperti apa pembahasan tim ekonomi Prabowo-Gibran saat sowan ke Sri Mulyani?
<!--more-->
4. Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Temui Sri Mulyani, Sinkronkan Janji Kampanye dalam RAPBN 2025
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat, 31 Mei 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk sinkronisasi pemerintahan dan program yang dijanjikan Prabowo saat kampanye.
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi tersebut diketuai Sufmi Dasco Ahmad dan wakil ketua Ahmad Muzani dan beranggotakan di antaranya Thomas M. Djiwandono, Budi Djiwandono dan Prasetyo Hadi. Muzani menyebut Prabowo berharap dari pertemuan ini bisa mensinkronkan sejumlah program pemerintah dengan janji-janji kampanye Prabowo-Gibran. “Prabowo berharap proses sinkronisasi berjalan dengan baik karena beliau ingin di pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu lama untuk transisi," tutur Muzani.
Jika proses transisi berjalan mulus, menurut Muzani, maka pemerintahan baru bisa segera melaksanakan program-program yang dijanjikan Prabowo-Gibran saat kampanye. Muzani juga berterima kasih kepada Sri Mulyani dan jajaran Kementerian Keuangan karena sudah memberikan akses informasi kepada tim sinkronisasi. "Bisa menjadi sebuah bahan bagi kami merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran," tambah Muzani. Lengkapnya bisa dibaca di sini.
Pakar Nilai Program Sarapan Bergizi Gratis ala Prabowo Bagus Tapi Berpotensi Fraud
Pakar kesehatan dan penyebaran penyakit Dicky Budiman sebut dari segi sosial-ekonomi, sarapan gratis dapat menjadi opsi bagi anak dari keluarga miskin memperoleh nutrisi yang cukup. Di sisi lain, sambung Dicky, program ini bisa meningkatkan statistik jumlah kehadiran anak di sekolah.
Namun, Dicky menegaskan, program sarapan bergizi gratis ala presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu tak lepas dari masalah. Salah satu permasalahan terbesar program itu ialah pembiayaan yang besar. "Ini berpotensi menjadi fraud jika tidak dikelola dengan baik," tuturnya.
Kemudian, Dicky menyinggung soal ketersediaan logistik dan instruktur. Dia menekankan pentingnya menjaga kebersihan produksi makanan, mulai dari penyaluran bahan baku, proses pembuatan di dapur, hingga pembagian makanan yang sudah jadi. "Program ini menuntut makanan higienis yang harus sangat diperhatikan, termasuk dapurnya, karena bisa berpotensi menjadi wabah penyakit dan keracunan," ucapnya. Detailnya, baca di sini.