Starlink Beri Diskon 40 Persen, Kominfo Serahkan ke KPPU Kalau Ada Permainan Harga

Jumat, 24 Mei 2024 22:19 WIB

Menkes Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri) bersama CEO Tesla Inc. sekaligus SpaceX Elon Musk (ketiga kiri), Menkominfo Budi Arie Setiadi (kiri) dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (kanan) menunjukan dokumen kerjasama saat meluncuran layanan internet berbasis satelit Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod Denpasar, Bali, Minggu, 19 Mei 2024. Kehadiran pebisnis asal Amerika tersebut selain meluncurkan satelit miliknya juga akan menghadiri World Water Forum (WWF) Ke-10 yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Penyedia layananan internet berbasis satelit, Starlink resmi beroperasi di Indonesia sejak Mei 2024. Seiring peluncuran perdana layanannya di Indonesia, diskon sebesar 40 persen dikucurkan untuk para pengguna.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebut pengawasan harga berada di ranah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. "Kami akan terus mengawasi, memonitor, dan mengevaluasi cara berbisnis dan pelayanan yang diberikan oleh PT Starlink Services Indonesia," ujarnya saat Konferensi Pers lewat Zoom, Jumat, 24 Mei 2024.

Budi terus mendorong agar internet satelit Starlink yang beroperasi di Indonesia dan memiliki nama perusahaan PT Starlink Services itu, mendirikan kantor pusat operasi jaringan atau Network Opertion Center (NOC) di Indonesia.

Sehingga, pemerintah bisa mengawasi persaingan yang sehat antar penyelenggara jasa layanan internet. "Itu semua sangat penting untuk memastikan equal playing field di industri telekomunikasi Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Information and Communication of Technology Institute Heru Sutadi mewanti agar tidak ada predatory pricing yang dilakukan Starlink. Ia menjelaskan monopoli biasanya terlihat ketika perusahaan memberikan tarif murah dalam kurun waktu yang lama.

Advertising
Advertising

Menurut Heru, di masa-masa itu, persaingan menjadi ketat. Bisa jadi 3-5 tahun mendatang. "Nanti ketika pemainnya mati, gugur, salah satu dari mereka akan menguasai pasar dan kemudian memainkan harga dengan seenaknya," katanya kepada Tempo pada Minggu, 19 Mei 2024.

Budi menjelaskan, saat ini kantor PT Starlink Services sedang disiapkan oleh Musk. Kominfo akan mengevaluasi dan mengecek kelengkapan Starlink selama 3 bulan.

Starlink telah mendapat Hak Labuh Satelit dan Izin Surat Radio Angkasa dengan masa berlaku satu tahun. Di mana, ada enam jenis perangkat yang telah tersertifikasi, termasuk antena gateway, router, dan antena user terminal yang beroperasi di Indonesia.

Selain itu, Starlink sudah mengantongi Surat Keterangan Laik Operasi untuk penyelenggaraan jaringan tertutup melalui VSAT, dan penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet. Sert izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup media VSAT dan penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet.

Melalui situs resminya, Starlink, memberikan diskon sebesar 40 persen untuk perangkat keras mereka hingga 10 Juni. Harga normalnya sebesar Rp 7,8 juta. Belum termasuk biaya penanganan sebesar Rp 345 ribu. Sedangkan, layanan internetnya dipatok seharga Rp 750 ribu per bulan.

Pilihan editor: Resmi Buka Layanan, Kominfo Pastikan Starlink Dirikan Kantor Resmi di Indonesia

Berita terkait

Kominfo dan BSSN Gagal Melindungi Pusat Data Nasional

5 menit lalu

Kominfo dan BSSN Gagal Melindungi Pusat Data Nasional

BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo abai melindungi Pusat Data Nasional dari peretasan.

Baca Selengkapnya

BSSN Dorong Penyusunan RUU Keamanan Siber, Pengamat: Kalau Tak Melibatkan Masyarakat, Tumpul

2 jam lalu

BSSN Dorong Penyusunan RUU Keamanan Siber, Pengamat: Kalau Tak Melibatkan Masyarakat, Tumpul

Pakar Keamanan Siber Ardi Sutedja merespons rencana BSSN soal percepatan penyusunan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Baca Selengkapnya

Serangan Ransomware: Sasaran, Upaya Pemulihan, hingga Dampaknya

3 jam lalu

Serangan Ransomware: Sasaran, Upaya Pemulihan, hingga Dampaknya

Serangan siber yang diidentifikasi ransomware melumpuhkan server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) sejak 17 Juni hingga 20 Juni 2024

Baca Selengkapnya

Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Targetkan Pengurusan Paspor Segera Pulih Hari Ini

4 jam lalu

Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Targetkan Pengurusan Paspor Segera Pulih Hari Ini

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Silmy Karim, menargetkan gangguan yang terjadi pada layanan imigrasi yakni paspor akan segera pulih hari ini.

Baca Selengkapnya

PDN Kena Serangan Ransomware, Pakar Nilai Peluang Kebocoran Data Relatif Rendah

9 jam lalu

PDN Kena Serangan Ransomware, Pakar Nilai Peluang Kebocoran Data Relatif Rendah

Pakar keamanan siber dan forensik digital mengatakan kemungkinan kebocoran data relatif rendah pada kasus serangan siber Ransomware terhadap Pusat data Nasional Sementara (PDNS) milik Kominfo

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Upaya Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan, Pontjo Sutowo Kalah Lagi dalam Sengketa Lahan Hotel Sultan

11 jam lalu

Terpopuler: Upaya Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan, Pontjo Sutowo Kalah Lagi dalam Sengketa Lahan Hotel Sultan

Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan pada Selasa, 25 Juni 2024 untuk rapat tentang industri tekstil yang ambruk.

Baca Selengkapnya

Layanan Imigrasi Andalkan Cloud Amazon, Pengamat Siber: Bukti Ketidakmampuan PDNS

18 jam lalu

Layanan Imigrasi Andalkan Cloud Amazon, Pengamat Siber: Bukti Ketidakmampuan PDNS

Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya, menyebut migrasi data imigrasi ke web Amazon mencerminkan kelemahan PDNS dalam pengamanan data.

Baca Selengkapnya

Apa itu Pusat Data Nasional yang Terkena Ransomware?

20 jam lalu

Apa itu Pusat Data Nasional yang Terkena Ransomware?

Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan dengan sistem bagi pakai

Baca Selengkapnya

Serangan Ransomware PDN, Pakar: Pemerintah Harus Punya Pusat Cadangan Data

1 hari lalu

Serangan Ransomware PDN, Pakar: Pemerintah Harus Punya Pusat Cadangan Data

Kominfo menyatakan serangan siber ransomware ke PDN itu merugikan layanan publik.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Pusat Data Nasional Diobok-obok Hacker Ransomware: 210 Instansi Terdampak

1 hari lalu

Fakta-fakta Pusat Data Nasional Diobok-obok Hacker Ransomware: 210 Instansi Terdampak

Insiden siber yang menyasar Pusat Data Nasional Sementara dipastikan bentuk dari serangan ransomware varian LockBit 3.0.

Baca Selengkapnya