3. Studi FITRA: Pengelolaan Anggaran untuk Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Bermasalah

Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan, Inklusif dan Berkelanjutan (Just-In WASH Calition Indonesia) mengungkap perempuan yang berdomisili di wilayah pesisir masih kekurangan akses air bersih dan sanitasi. Salah satu penyebabnya, pemerintah belum melakukan pengelolaan sumber daya publik secara adil dan efektif. Koalisi mendorong pemerintah supaya memprioritaskan pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak dan aman bagi perempuan di wilayah pesisir.

Wakil Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Ervyn Kaffah mengatakan kredibilitas anggaran untuk sektor air bersih dan sanitasi di daerah sangatlah rendah. Fenomena itu, kata dia, memiliki relevansi dengan tata kelola anggaran yang tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan miskin dan karakteristik wilayah pesisir.

Padahal, pesisir merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. "Sejauh ini masih jadi pertanyaan, bagaimana program pemerintah beradaptasi dengan perubahan iklim," kata Ervyn kepada Tempo pada Kamis, 23 Mei 2024.

Koalisi Masyarakat untuk Air dan Sanitasi Berkeadilan dan Inklusif terdiri dari terdiri dari Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan International Budget Partnership (IBP).

Seknas FITRA sendiri telah melakukan studi tentang kebijakan dan anggaran air bersih dan sanitasi di wilayah pesisir, khususnya di lima kabupaten dan kota. Seperti di Kabupaten Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Bangkalan (Jawa Timur), Tangerang (Banten), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kota Medan (Sumatera Utara).

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya